MASAPNEWS – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan reformasi birokrasi tematik ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, hingga pengendalian inflasi.
“Penilaian reformasi birokrasi kami (Kemenpan RB) ubah menjadi reformasi birokrasi tematik. Pertama, jika sebelumnya fokus di hulu atau tata kelola internal birokrasi, sekarang fokus pada penyelesaian problem hilir rakyat, seperti kemiskinan, inflasi, dan sebagainya,” ujar Anas dalam Peluncuran Reformasi Birokrasi Tematik di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta.
Berikutnya, lanjut dia, perubahan kedua adalah apabila dulu penilaian reformasi birokrasi mengharuskan instansi pemerintah mengisi 259 komponen pertanyaan dan mengunggah ribuan dokumen, namun saat ini mereka hanya perlu berfokus pada 26 indikator hasil, seperti angka kemiskinan, laju inflasi, dan besarnya belanja APBD untuk produk dalam negeri.
Menurutnya, perubahan-perubahan itu dimunculkan demi menghadirkan reformasi birokrasi (RB) yang lebih berdampak pada rakyat.
“Ketika kita ingin memperoleh dampak, Kemenpan RB harus membuat kebijakan baru, bagaimana ‘tools’ yang dipakai mendorong birokrasi ini berdampak. Kami tidak boleh lagi (bekerja) dalam tumpukan kertas, mengubah regulasi yang selama ini fokus pada laporan, tapi kini harus lebih ke dampak. Ini yang hari ini kita luncurkan,” ujar Anas.
Dia menambahkan perubahan peta jalan reformasi birokrasi yang dicanangkan Kemenpan RB, di antaranya meliputi penajaman rencana tujuan, pemilihan kegiatan utama yang lebih fokus, memberi dampak, berfokus pada reformasi birokrasi tematik, dan penajaman indikator penilaian reformasi birokrasi
“Inilah reformasi birokrasi tematik yang saat ini kami dorong, yang ke depan kami ingin membumikan reformasi birokrasi tematik. Kinerja penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, belanja produk dalam negeri, manajemen inflasi, harus semakin detail, dan jelas. Hulu ke hilir harus jelas siapa mengerjakan apa,” ujar dia.
Di samping itu, tambah Anas, pemerintah daerah harus berani mengambil terobosan. Ia menekankan pengukuran kinerja birokrasi sepatutnya didasarkan pada dampaknya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan investasi.
Dalam acara peluncuran reformasi birokrasi tematik itu, sebanyak 17 pimpinan kementerian dan lembaga menandatangani kesepakatan bersama terkait RB berdampak. Kementerian/lembaga itu meliputi Kemenpan RB, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Ombudsman RI, BKN, KASN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Berikutnya, Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Menpan RB. (ANT/MN-2)
