MASAPNEWS – Pemerintah-pemerintah harus mulai merencanakan kembali anggaran yang lebih berkelanjutan dengan kebijakan yang mendapat kepercayaan investor setelah stimulus fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memerangi pandemi COVID-19, Dana Moneter Internasional mengatakan Kamis (7/10/2021).
Tetapi setiap negara harus menentukan waktu dan kecepatan konsolidasi fiskal yang tepat, kata IMF dalam laporan pemantauan keuangannya.
Rencana fiskal diperlukan untuk mempertimbangkan tahap pandemi, kerentanan keuangan yang ada, risiko krisis ekonomi, tekanan populasi yang meningkat, kebutuhan pembangunan, dan kesulitan historis dalam mengumpulkan pendapatan.
Sebuah bab monitor fiskal berjudul “Memperkuat Kredibilitas Keuangan Publik” mengatakan negara-negara dapat mengulur waktu dan membuat stabilisasi utang tidak terlalu menyakitkan dengan berkomitmen pada stabilitas fiskal dan kerangka keuangan jangka menengah yang kredibel.
“Ketika pemberi pinjaman yakin bahwa pemerintah bertanggung jawab secara finansial, pembiayaan defisit besar, dan perpanjangan utang menjadi lebih mudah,” kata IMF.
Laporan itu mengatakan penelitian IMF menunjukkan bahwa negara-negara dengan rencana kerangka keuangan yang kredibel memiliki biaya pinjaman yang lebih rendah dan dapat membuat lompatan besar dalam utang, dengan kelayakan membalikkan pertumbuhan 15 persen selama satu dekade. Plus, guncangan tambahan tidak ada.
Dana merekomendasikan agar negara-negara berkomitmen untuk tujuan fiskal yang luas dengan kebijakan pajak dan pengeluaran yang mendasari untuk tiga sampai lima tahun ke depan, dengan kebijakan khusus, seperti kenaikan pajak atau menaikkan usia untuk mendapatkan manfaat pensiun.
Aturan fiskal, seperti menjaga defisit anggaran dalam persentase tertentu dari PDB, atau dewan fiskal independen dalam pemerintah dapat menambah kredibilitas, membantunya menambahkan target yang lebih mudah untuk dikomunikasikan.
Tetapi IMF mengatakan rencana fiskal harus cukup fleksibel untuk menstabilkan ekonomi dan menghindari pemotongan investasi publik penting.
“Perubahan pajak atau pengeluaran mungkin pra-legislatif dan bergantung pada pemulihan,” kata IMF.
IMF mengutip pengumuman Inggris bahwa tarif pajak perusahaan akan naik pada April 2023 dan stimulus fiskal sementara Israel untuk tunjangan pengangguran diperpanjang terkait dengan pencapaian tingkat pengangguran yang lebih rendah. (ANT/MN-2)
