MASAPNEWS – Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Evandi Juang menerima kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus keberadaan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang.
“Kita daerah menerima kebijakan pemerintah pusat. Cuma kita mengusulkan semua tenaga honorer yang ada saat ini diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa tes,” ucapnya di Kuala Kurun, Senin.
Pria Alumni Universitas Palangka Raya ini menyebut bahwa keberadaan tenaga honorer masih diperlukan di sejumlah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gumas.
Oleh sebab itu, tutur dia, keberadaan tenaga honorer hendaknya tidak serta merta dihapus begitu saja, melainkan diangkat terlebih dahulu menjadi PPPK tanpa dilakukan tes terlebih dahulu.
Pengangkatan tanpa tes berkaca dari pengalaman seleksi PPPK sebelumnya, di mana kuota yang diberikan pemerintah pusat tidak bisa terpenuhi. Dari situ dia menilai seleksi PPPK kurang efektif.
“Itu usul kita dan semoga pemerintah pusat mau mendengar,” harap pria kelahiran Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara ini.
Jika tenaga honorer yang ada saat ini sudah diangkat menjadi PPPK tanpa tes, sambung politisi Partai NasDemi ini, maka selanjutnya pemerintah daerah hendaknya tidak lagi menerima tenaga honorer. (GCM/MN-2)






