MASAPNEWS – Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperbanyak penerapan hasil riset yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja mitigasi bencana sektor kelautan di Tanah Air.
“(KKP) belum mengambil inisiatif yang didasarkan pada hasil riset internalnya,” kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Ia mengemukakan dengan mengambil inisiatif yaitu menerapkan kajian riset internal yang dilakukan sendiri oleh KKP, maka institusi tersebut juga tidak akan mengekor hasil riset lembaga lainnya terkait dengan mitigasi bencana.
Abdul Halim juga berpendapat bila mitigasi bencana di kawasan perairan nasional tidak diperhatikan, maka ke depannya dapat sangat berdampak kepada kondisi kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Alhasil, yang terlihat adalah nelayan dan keluarganya selalu menjadi korban yang paling terdampak,” katanya.
Terkait mitigasi bencana kawasan perairan, sejumlah institusi seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengembangan riset yang disebut dengan Model Tsunami Merah Putih.
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat menanggapi kerja sama antara BMKG dan BRIN dalam riset model tsunami merah putih adalah salah satu bentuk usaha maksimal agar gempa bumi dan tsunami tidak menelan banyak korban, seperti tragedi tsunami Aceh yang pernah terjadi pada tahun 2004 silam.
“Badan sains Amerika Serikat, National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) mencatat, bahwa ada 246 kejadian tsunami, sejak tahun 416 hingga 2018 di Indonesia. Bencana yang tidak terduga ini menelan korban jiwa begitu banyak. Oleh karenanya Pemerintah harus membuat sistem mitigasi bencana tsunami yang komprehensif,” paparnya.
Menurut Toriq, selain apa yang dilakukan oleh BMKG dan BRIN. Indonesia harus mencontoh Jepang, salah satu negara yang sering dilanda gempa karena terletak di garis ring of fire, seperti Indonesia. Paska Tsunami di Tohoku 2011 Pemerintah Jepang berbenah dengan serius membuat estimasi tingkat potensi dampak bencana terburuk.
Setelah mengidentifikasi potensi katastropik bencana setiap daerah di Jepang, masih menurut dia, Pemerintah Jepang kemudian menyiapkan langkah struktural dan nonstruktural dalam meminimalisir korban bencana di masa depan. (ANT/MN-2)
