MASAPNEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyetujui dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dua raperda tersebut yakni, tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Gumas tahun 2021-2036, serta tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama yang dilakukan oleh Bupati Gumas Jaya S Monong dan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Gumas saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Selasa (5/4/2022).
”Disetujuinya dua raperda ini merupakan suatu prestasi sangat menggembirakan, dan selanjutnya segera disampaikan ke Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk dievaluasi,” ucap Bupati Gumas Jaya S Monong.
Dia mengatakan, dengan disetujuinya raperda rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Gumas tahun 2021-2036, diminta kepada perangkat daerah terkait agar melaksanakan perda tersebut dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
”Ini juga akan mendorong pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat, agar mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, serta global,” bebernya.
Selanjutnya, dengan disetujuinya raperda pengakuan dan perlindungan MHA, diharapkan agar keberadaan MHA bisa diakui dan dilindungi secara hukum dalam pelaksanaan adat istiadat, kearifan lokal, budaya, pengakuan terhadap hak-hak kolektif masyarakat, pengembangan kehidupan tradisional masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari NKRI.
”Saya berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gumas atas penetapan dua buah raperda tahun 2022,” tandas orang nomor satu di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau ini. (GCM/MN-2)









