MASAPNEWS – Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan para penyelenggara negara dan partai-partai politik perlu membangun budaya politik yang demokratis agar demokratisasi atau proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik.
“Demokratisasi tidak berjalan baik apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi atau demokratis,” kata Siti Zuhro saat menjadi narasumber dalam Seminar Politik Partai Pelita bertajuk “Membangun Budaya Politik yang Beradab untuk Indonesia Maju Berdaulat” di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin.
Lebih lanjut ia menjelaskan, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli politik dunia Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik yang demokratis adalah budaya politik yang partisipatif, yakni suatu kumpulan sistem keyakinan atau cara pandang, sikap, norma, dan persepsi untuk menopang terwujudnya partisipasi publik.
Kemudian, menurut Siti Zuhro, agenda demokrasi yang baik memang sudah sepatutnya berdimensi vertikal, yakni membuka ruang bagi akses warga untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan.
Di samping itu, tambah dia, agenda demokrasi pun perlu berdimensi horisontal, yaitu mengatur hubungan antar-institusi politik utama.
“Kedua dimensi ini dapat saling menguatkan dan bekerja secara simultan (untuk mewujudkan budaya politik yang demokratis),” ujar Siti Zuhro.
Ia pun menyampaikan, untuk membuat demokrasi di Indonesia lebih terbuka bagi seluruh elemen masyarakat, diperlukan upaya memupuk vitalitas demokrasi.
Siti Zuhro menjelaskan pemupukan vitalitas demokrasi dapat dilakukan oleh partai politik melalui pengembangan nilai, etika, dan keterampilan demokrasi di kalangan warga.
“Untuk membuat jalan bagi demokrasi lebih terbuka, diperlukan upaya memupuk vitalitas demokrasi, seperti pengembangan nilai, etika, dan keterampilan demokrasi di kalangan warga. Ini tugasnya partai politik,” ucap dia.
Lalu, lanjut Siti Zuhro, pemupukan vitalitas demokrasi juga dapat dilakukan oleh pemerintah melalui peningkatan akuntabilitas serta responsivitas terhadap kepentingan publik.
“Lalu, (Pemerintah) juga perlu meningkatkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) serta rasionalitas politik di antara lembaga-lembaga demokrasi,” ucap dia. (ANT/MN-2)
