MASAPNEWS – DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA), pada awal April 2022 lalu di mana saat ini sedang dievaluasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapamperda) DPRD Kabupaten Gumas, Evandi mengatakan, dalam raperda tersebut pihaknya hanya memasukkan masyarakat suku Dayak Ngaju dan Dayak Ot Danum.
“Mayoritas masyarakat Kabupaten Gumas merupakan masyarakat suku Dayak, dan kami mau mengamankan suku asli yakni Dayak Ngaju dan Dayak Ot Danum,” ucapnya saat menerima kunjungan Bapemperda DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Kuala KUrun, Selasa (31/5/2022).
Untuk suku lainnya, sambung wakil rakyat dari daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa, dan Damang Batu ini, akan diatur dalam peraturan bupati.
Dia menyebut, raperda tersebut juga berkaitan dengan adanya pemenuhan hak-hak masyarakat terkait tanah adat. Contohnya situs Tambun Bungai, di mana dia menyayangkan saat ini wilayah di sekitar situs tersebut sudah diambil alih oleh perusahaan perkebunan.
“Dengan adanya raperda ini kami berharap ada hukum untuk masyarakat adat kita untuk menuntut hak-hak yang hilang,” papar pria kelahiran Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara ini.
Menurut dia, Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA bukan hanya mengkoordinir pengakuan terhadap hak atas tanah adat, namun lebih kepada adat istiadat serta budaya dan tradisi setempat.
Sebelumnya, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Edvin Mandala mengatakan pihaknya berkunjung ke DPRD Kabupaten Gumas guna mendalami Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA.
“Kunjungan ini dalam rangka pendalaman Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA di Pulpis. Kebetulan raperda tersebut sudah tertunda selama lima tahun,” jelasnya.
Menurut dia, Pulpis juga harus punya target agar Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA di kabupaten setempat bisa segera ditetapkan, karena raperda tersebut juga berpengaruh terhadap beberapa hal lain.
“Diharapkan raperda tersebut bisa ditetapkan oleh DPRD Pulpis pada masa sidang III tahun sidang 2022,” tukas Edvin Mandala. (GCM/MN-3)






