MASAPNEWS – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong upaya serius untuk memperbaiki kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola lembaga pendidikan serta mekanisme pengelolaan yang menyertai.
Lestari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengaku prihatin atas temuan kegagalan puluhan ribu siswa mengikuti seleksi jalur prestasi karena adanya ketidakmampuan pihak sekolah dalam memenuhi tenggat pendaftaran.
“Seharusnya ada upaya yang serius untuk memperbaiki mekanisme dan juga kemampuan SDM di setiap sekolah,” kata perempuan yang akrab disapa Rerie itu.
Rerie mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan Sekretaris Eksekutif Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Bekti Cahyo Hidayanto pada hari Jumat (10/2) yang mengungkapkan sekitar 70 ribu siswa dari sedikitnya 3.000 sekolah tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) karena pihak sekolah terlambat memasukkan nilai ke sistem pendaftaran yang tersedia.
Padahal, kata dia, tim SNPMB telah memberikan waktu selama 1 bulan, yakni 9 Januari s.d. 9 Februari 2023, untuk pendaftaran tersebut. Temuan tersebut ditengarai terjadi karena adanya keterbatasan kemampuan dan pemahaman pihak sekolah.
Ditekankan pula bahwa temuan tersebut harus segera dicarikan solusi agar peristiwa serupa tidak berulang pada tahun-tahun mendatang.
Anggota Komisi X DPR RI itu juga mengingatkan bahwa pendaftaran SNPMB dan SNBP yang merupakan agenda rutin tahunan seharusnya bisa diantisipasi sejak jauh-jauh hari oleh pihak sekolah.
Rerie mengatakan bahwa pihak sekolah perlu mengambil peran proaktif dengan mempelajari sistem pendaftaran SNPMB dan SNBP sejak dini. Bila menemui kendala, bisa meminta bantuan tim asistensi panitia.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut juga mendorong upaya penyempurnaan sistem pendaftaran jalur prestasi agar para pengelola sekolah lebih mudah memahaminya.
“Di sisi lain, dari pihak pengelola sekolah, juga harus meningkatkan kapasitasnya agar mampu menjalankan pendidikan dengan baik,” kata Rerie.
Rerie meminta para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, agar mewujudkan pendidik handal melalui berbagai program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. (ANT/MN-2)
