MASAPNEWS – Legislator Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Evandi mengingatkan seluruh sekolah di wilayah setempat agar tidak berbisnis seragam saat penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2023/2024.
“Sekolah, baik itu Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, jangan sampai berbisnis seragam,” ucapnya di Kuala Kurun, Rabu (12/7/2023).
Evandi mengaku mendapat keluhan dari sejumlah orang tua, yang mendaftarkan anak ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kahayan Hulu Utara. Sebab biaya daftar ulang siswa baru di SMA tersebut mencapai Rp1,5 juta.
Biaya Rp1,5 juta tadi terdiri dari kelengkapan siswa baru senilai Rp250 ribu, baju setelan batik Rp300 ribu, kaus setelan olahraga Rp300 ribu, iuran OSIS Rp240 ribu untuk satu tahun, sumbangan pembangunan WC siswa Rp200 ribu, dan sumbangan pelaksanaan proyek P5 IKM Rp200 ribu.
Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menyoroti besaran nilai dari baju setelan batik dan olahraga yang masing-masing mencapai Rp300 ribu. Dia juga menyoroti sumbangan pembangunan WC dan pelaksanaan proyek P5 IKM.
“Kasihan orang tua siswa jika dikenakan biaya sebesar itu,” sambung wakil rakyat dari daerah pemilihan III, yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa, dan Damang Batu ini.
Saat ini kewenangan SMA sederajat memang berada di bawah pemerintah provinsi. Namun SMA sederajat diminta untuk tidak menetapkan besaran nilai biaya daftar ulang dengan seenaknya.
Terpisah, Kepala SMAN 1 Kahayan Hulu Utara, Sutrisno mengatakan, pembiayaan yang dibayar pada saat daftar ulang siswa baru tahun pelajaran 2023/2024 di sekolah tersebut senilai Rp1,5 juta. Hal itu sudah disampaikan kepada orang tua, saat rapat antara orang tua dan sekolah.
Untuk setelan seragam batik dan olahraga pengadaan dilakukan pihak sekolah, karena harus dipesan terlebih dahulu. Sedangkan seragam putih abu-abu dan Pramuka, orang tua siswa dipersilahkan untuk membeli sendiri karena bahan-bahannya banyak tersedia di pasaran.
Untuk pembangunan WC dinilai mendesak, mengingat WC di SMAN 1 Kahayan Hulu Utara hanya ada tiga dan digunakan oleh hampir 330 siswa.
Sebenarnya SMAN 1 Kahayan Hulu Utara sudah mengajukan permohonan untuk pembangunan WC kepada Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, namun permohonan tersebut belum terealisasi. Tahun ini SMAN 1 Kahayan Hulu Utara hanya mendapat rehab ruangan.
Sedangkan sumbangan pelaksanaan proyek P5 IKM diperlukan untuk implementasi kurikulum. Proyek tersebut akan dilaksanakan di akhir semester, yang membutuhkan biaya tidak sedikit.
Oleh sebab itu, SMAN 1 Kahayan Hulu Utara meminta bantuan dari orang tua untuk mendukung proyek P5 IKM, supaya kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terlaksana pada akhir semester ganjil dan genap.
Seluruh pembiayaan tadi boleh dicicil sampai tiga kali dalam waktu tiga bulan, yakni sampai September 2023.
“Ada kelonggaran atau keringanan atau pembebasan bagi peserta didik yang tidak mampu, sesuai isian di Dapodik, memiliki Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS),” tandasnya. (GCM/MN-3)
