MASAPNEWS – Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang meraih peringkat II nasional dalam kategori pengendalian inflasi daerah tingkat kabupaten. Atas capaian tersebut, Pemkab Gunung Mas memperoleh alokasi dana insentif sebesar Rp2 miliar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Apresiasi tersebut disampaikan Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Karollina, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun, Rabu (26/8/2026).
“Menurut Fraksi Partai Demokrat, capaian tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Kabupaten Gunung Mas,” sambung wakil rakyat dari daerah pemilihan III, yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa, dan Damang Batu itu.
Keberhasilan pengendalian inflasi dinilai penting karena stabilitas harga berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam menghadapi dinamika harga bahan pokok.
Fraksi Partai Demokrat berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk terus memperkuat kebijakan pengendalian inflasi di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau.
Selain menjaga stabilitas harga, sambungnya, upaya pengendalian inflasi diharapkan terus diarahkan pada perlindungan daya beli masyarakat serta menjaga kondisi ekonomi daerah agar tetap kondusif.
Fraksi Partai Demokrat juga berharap alokasi dana insentif sebesar Rp2 miliar tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran sesuai ketentuan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung program prioritas pemerintah daerah.
Fraksi Partai Demokrat menilai capaian ini dapat menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk terus berinovasi dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, dan masyarakat diharapkan semakin diperkuat, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi bahan pokok.
Dengan demikian, manfaat pengendalian inflasi tidak hanya tercermin dari penghargaan yang diraih, tetapi juga dapat dirasakan secara langsung melalui terjaganya daya beli dan kesejahteraan masyarakat. (IST)






