MASAPNEWS – Wakil
Ketua II DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah Neni Yuliani meminta
kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar gencar menyosialisasikan program
pemasangan listrik kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah bersilaturahmi dengan PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP)
Kuala Kurun. Dalam silaturahmi itu ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh
PLN,” ucap Neni di Kuala Kurun, Rabu.
Politisi Partai Demokrat ini menyebut, salah satu keluhan PLN ULP Kuala Kurun
yakni terkait adanya beberapa masyarakat yang termakan berita hoaks, terkait
memasang tiang listrik di lahan milik mereka.
Saat petugas PLN datang ke lapangan untuk melakukan pemasangan tiang listrik di
berbagai desa yang belum teraliri listrik, ada beberapa masyarakat yang
menanyakan perihal ganti rugi lahan.
Untuk itu, dia meminta kepada PLN agar meningkatkan koordinasi terkait kendala
dalam pemasangan listrik desa. Nantinya, dari DPRD dan pemkab akan membantu
menyosialisasikan kepada masyarakat, sehingga pemasangan tiang listrik dapat
berjalan baik.
Lebih lanjut, banyak manfaat dan keuntungan yang dirasakan masyarakat dengan
adanya listrik. Suatu desa yang sebelumnya terisolasi, akan semakin maju dan
berkembang dengan adanya listrik dari PLN.
”Terpasangnya listrik itu untuk keuntungan bagi masyarakat desa yang ada di
Gumas,” papar wakil rakyat dari daerah pemilihan I yang meliputi Kecamatan
Kurun, Mihing Raya, dan Sepang ini.
Sebelumnya, Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan Kalteng Teguh Aang
Harmadi mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau
Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
bahwasanya proyek yang diatur kompensasi adalah Proyek Jaringan Transmisi di
atas 35 kilovolt (kV).
Sedangkan Proyek Listrik Desa merupakan proyek distribusi 20 kV yang tidak
termasuk dalam aturan permen tersebut, sehingga pada proses pembebasan tanam
tumbuh untuk right of way (ROW) jalur jaringan listrik diperlukan sinergi dan
dukungan penuh dari pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat dan
pihak-pihak lain selaku pemilih tanam tumbuh yang dilalui oleh jaringan saluran
udara tegangan menengah (SUTM).
Pelaksanaan pembangunan jaringan listrik, sambung dia, akan dilaksanakan jika
proses perizinan dari seluruh pemilik lahan/tanam tumbuh telah lengkap dan
bebas dari persengketaan dan tuntutan ganti rugi dari pihak-pihak terkait.
“Dalam hal terjadi kendala yang tidak dapat terselesaikan dalam proses perizinan
tersebut, maka akan dilakukan usulan pemindahan lokasi pembangunan jaringan
listrik pedesaan di desa lainnya yang telah siap secara perizinan dan
infrastruktur,” jelasnya. (ANT/MN-3)









