MASAPNEWS – Wakil Bupati Seruyan Iswanti menyampaikan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah, terkait rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun 2020 kepada DPRD setempat.
Adapun evaluasi yang telah dilakukan berkaitan dengan alokasi belanja untuk fungsi pendidikan dan pengawasan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2008, kata Iswanti di Kuala Pembuang.
“Pendanaan fungsi pendidikan sebagai PP itu minimal 20 persen dari belanja daerah dan pengawasan dengan pagu di atas Rp1 triliun hingga Rp2 triliun sekurangnya 0,75 persen dari total belanja daerah,” tambahnya.
Dikatakan, penambahan lokasi belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) pada RSUD Kuala Pembuang sebesar Rp1,2 miliar dan pengurangan belanja tak terduga (BTT) untuk menutupi penambahan belanja tersebut.
Iswanti yang juga mantan Anggota DPRD Provinsi itu menjelaskan, Struktur APBD 2020 jika dibandingkan dengan APBD-P 2020 terdapat pengurangan belanja yang mana semula Rp1,45 triliun menjadi Rp1,33 triliun atau berkurang 8,21% persen, hal ini disebabkan berkurangnya pendapatan, baik pendapatan transfer maupun pendapatan asli daerah sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia.
“Saya harap dengan berkurangnya belanja daerah ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan dan visi misi Bupati yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Seruyan,” kata Iswanti.
Ia menambahkan dengan adanya APBD-P ini diharapkan dapat memaksimalkan pembangunan di kabupaten yang berjuluk Bumi Gawi Hantantiring, sehingga dapat menyejahterakan masyarakat dan dapat memajukan daerah.
“Kami berharap apa yang laksanakan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Seruyan dan membawa berkah bagi kita semua, sehingga apa yang telah kita impikan untuk menyejahterakan masyarakat akan tercapai sesuai dengan RPJMD yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” demikian Iswanti. (ANT/MN-3)
