MASAPNEWS – Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah memberi perhatian khusus terhadap
pengelolaan limbah air domestik, guna menjawab menjawab berbagai permasalahan
lingkungan dan kesehatan.
Asisten I Setda Gumas Lurand saat membuka Focused Group Discussion (FGD)
Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air
Limbah Domestik di Kuala Kurun, Kamis mengatakan, perkembangan permukiman dan
jumlah penduduk di kabupaten setempat cukup signifikan.
“Hal ini tentunya membutuhkan penanganan yang tepat dari pemerintah daerah,
terutama terkait dengan air limbah domestik. Semakin bertambah jumlah penduduk
tentunya limbah juga akan meningkat dan semakin banyak,” ucapnya.
Limbah merupakan sumber penyakit dan bisa berimbas pada pencemaran lingkungan
yang merusak ekosistem, jika tidak dikelola dengan baik. Dampak buruk limbah
perlu diantisipasi, sehingga dibutuhkan regulasi yang mengatur.
Tentunya, ujar dia, perlu tata kelola sebagai pedoman dan dasar hukum dalam
mengelola limbah, agar bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis pada masyarakat.
Itu yang diharapkan pada pertemuan FGD kali ini.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ke depan peraturan daerah juga akan
mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab individu maupun komunal, terkait
pengelolaan air limbah domestik.
“Gumas mempunyai kontur tanah yang berbukit-bukit, sehingga diperlukan
perencanaan yang benar-benar matang dalam menyusun Raperda tentang Pengelolaan
Air Limbah Domestik,” tutur Lurand.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalteng Yanuar Seto Nugroho
dalam sambutan tertulisnya yang dibaca oleh Penelaah Penyehatan Lingkungan
Reslisari Rara mengatakan, pengelolaan air limbah domestik diharapkan mampu
menjawab berbagai permasalahan lingkungan dan kesehatan.
Dia menuturkan, kondisi eksisting di kabupaten bermoto Habangkalan Penyang
Karuhei Tatau perlu diperhatikan, begitu juga dengan drainase yang harus
dipisahkan dengan sistem air limbah domestik.
Pengelolaan air limbah domestik juga mengatur hal terkait pencemaran air
sungai. Yang penting adalah harus dilakukan proteksi, agar pembuangan air
limbah domestik tidak langsung dibuang ke sungai, lahan, dan pekarangan.
Sebab, sambung dia, pembuangan air limbah domestik langsung ke badan sungai,
lahan atau pekarangan akan menyebabkan pencemaran lingkungan serta bisa
menyebabkan terjadinya penurunan kesehatan bagi masyarakat.
Untuk itu, Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sangat diperlukan,
agar pemkab memiliki dasar hukum yang jelas dan lebih proaktif untuk mengatur,
menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
“Selain itu, perda sangat diperlukan agar pemanfaatan sarana dan prasarana air
limbah domestik di Gumas dapat terjamin, berdaya guna, dan berkelanjutan,”
jelasnya. (ANT/MN-3)









