MASAPNEWS – Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mempertanyakan adanya survei calon Panglima TNI oleh Setara Institute yang menempatkan salah satu calon Panglima TNI sebagai calon terkuat.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, Ubedilan menyatakan pergantian Panglima TNI bukan ditentukan oleh pilihan publik, tetapi pilihan Presiden dan persetujuan DPR. “Survei calon Panglima TNI sangat aneh,” ucap dia.
Ubedilah menilai, adanya survei calon Panglima TNI menunjukkan ada logika yang aneh dalam hiruk-pikuk rencana pergantian Panglima TNI pada bulan depan.
“Secara metodologis menggunakan metode pengumpulan sampel secara purposif atau purposive sampling. Responden survei juga disebut 100 ahli yang telah dipilih, tetapi tidak disebutkan siapa saja,” tutur Ubedillah.
Ubedilah menegaskan, pergantian Panglima TNI adalah hal biasa dan sudah rutin terjadi. Apalagi TNI juga memiliki mekanisme sirkulasi elite yang sudah mapan dan tinggal diikuti saja. Mekanisme sirkulasi elite TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap matra angkatan.
“Karena itu, Panglima TNI biasanya dijabat secara bergilir oleh tiap perwira dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kali ini sesungguhnya hak Kepala Staf Angkatan Laut,” kata Ubedillah menegaskan.
Ubedillah menekankan secara akademik dirinya mencermati survei Setara Institute telah menurunkan kredibilitas lembaganya.
Sebelumnya, hasil survei SETARA Institute menyimpulkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono dinilai oleh sejumlah ahli unggul jadi kandidat panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
“Secara umum, Andika Perkasa mengungguli calon lainnya untuk empat dimensi, (yaitu) integritas, akseptabilitas (penerimaan), kapabilitas, dan responsivitas, sedangkan Yudo Margono unggul pada dimensi kontinuitas (keberlanjutan). Namun, perbedaan skor pada masing-masing kandidat tidak signifikan,” kata Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia Setara Institute Ikhsan Yosari saat peluncuran hasil survei secara virtual.
Dimensi dan skor itu merujuk pada indikator penilaian yang digunakan oleh SETARA saat menggelar survei persepsi para ahli. Setidaknya ada 100 ahli pertahanan, keamanan, dan HAM dari universitas dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam penelitian itu.
Lima dimensi pengukuran yang digunakan oleh SETARA, yaitu kapabilitas, integritas, responsivitas, akseptabilitas, dan kontinuitas. (ANT/MN-2)
