MASAPNEWS – Pengamat militer Universitas Suryadarma Alman Helvas Ali mengharapkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dapat meningkatkan kemampuan patroli di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) guna menjaga kedaulatan laut Indonesia.
“Bakamla perlu meningkatkan perannya untuk kemampuan patroli di sana (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). Nanti, akan diback-up oleh Angkatan Laut,” kata Alman saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Pendapat tersebut berkaitan dengan penanganan terhadap konflik Laut China Selatan yang kembali memanas sehingga berpotensi ikut mengancam kedaulatan laut Indonesia.
Menurut dia, ancaman itu perlu ditanggapi sejak kapal coast guard (penjaga pantai) China terdeteksi keluar dari wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, Laut Natuna Utara, Rabu (29/09).
Secara lebih lanjut, Alman berpendapat eskalasi pengamanan kedaulatan laut Indonesia membutuhkan pendekatan yang komperehensif, tidak hanya memerlukan peran Angkatan Laut dalam menangani konflik Laut China Selatan, melainkan juga ada peran Bakamla di dalamnya.
Dia bahkan menyebut peran utama justru menjadi milik Bakamla karena tidak terlepas dari tugasnya, yaitu melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia atau wilayah kewenangan berdasarkan hukum.
Selain itu, juga berhubungan dengan salah satu fungsi Bakamla, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Meskipun begitu, menurut dia, untuk meningkatkan keamanan dan pencegahan terhadap imbas dari konflik Laut China Selatan, diperlukan anggaran operasional yang banyak. Anggaran itu dibutuhkan untuk memperkuat dukungan logisitik. Dukungan tersebut meliputi ketersediaan biaya operasional, seperti bahan bakar kapal patroli.
“Cuma masalahnya sekarang, kesiapan Bakamla menurun karena adanya COVID-19. Banyak anggaran yang dialihkan sehingga anggaran operasional mereka juga terbatas saat ini,” jelas Alman.
Dari keterangannya, Alman menyimpulkan pandemi COVID-19 yang berlangsung menjadi masalah yang juga berimbas pada kesiapan Bakamla untuk mengamankan kedaulatan laut. (ANT/MN-2)
