MASAPNEWS – Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mengingatkan pemerintah kabupaten memprioritaskan program penanggulangan banjir, khususnya di kota Sampit yang semakin sering dilanda banjir.
“Peningkatan drainase di dalam perkampungan atau permukiman juga harus menjadi program prioritas dalam rangka penanggulangan banjir di kota Sampit,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Muhammad Kurniawan Anwar di Sampit, Senin.
Komisi IV dengan tegas mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk lebih serius menanggulangi banjir dan memperbaiki jalan. Komisi IV selalu menekankan program penanggulangan banjir dan perbaikan jalan-jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Kurniawan mengaku prihatin karena banjir semakin sering terjadi di Sampit yang meliputi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang. Bahkan banjir yang terjadi cenderung semakin parah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Keseriusan itu akan terlihat dari skala prioritas terhadap program penanggulangan banjir.
Apalagi, salah satu janji politik yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi pasangan Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati adalah Sampit Terang dan Bebas Banjir. Janji politik ini harus diwujudkan dengan menciptakan Sampit yang benar-benar bebas dari banjir.
Kurniawan menyarankan agar dilakukan pemetaan dan penataan drainase di Sampit. Tujuannya agar air benar-benar efektif mengalir ke sungai sehingga tidak lagi merendam permukiman dan jalan saat hujan deras.
Peningkatan drainase juga harus dilakukan, khususnya di permukiman agar air tidak sampai meluber saat hujan deras. Normalisasi sungai-sungai kecil di pusat kota juga harus dilakukan secara rutin agar tidak sampai terjadi pendangkalan yang bisa menghambat laju arus air.
Komisi IV juga mendesak agar jalan poros HM Arsyad Sampit yang rusak dapat diperbaiki. Agenda itu diharapkan direncanakan dan diprioritaskan pada program 2022.
Menurut Kurniawan, meskipun semua sama-sama mengetahui bahwa saat ini masih banyak anggaran yang terpangkas untuk penanggulangan COVID-19, namun bukan berarti Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak peduli dengan pembangunan.
“Kami dari Komisi IV tegas. Apabila program-program yang sudah direncanakan dan disepakati tidak berjalan sebagaimana mestinya, tentu kami dari komisi IV akan menjalankan fungsi kontrol sebagai DPRD,” demikian Kurniawan. (ANT/MN-3)
