MASAPNEWS – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama tim penyusun dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) menggelar workshop Focus Group Discussion (FGD) penyusunan naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah (raperda) Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Gumas tahap II, di Kuala Kurun, Rabu (15/12/2021).
Sekda Gumas Yansiterson mengatakan, workshop FGD ini bertujuan untuk memberikan dan mendapatkan data serta informasi penyempurnaan rancangan draf naskah akademik dan draf raperda pengakuan dan perlindungan MHA di kabupaten setempat.
“Keberadaan raperda itu sangat penting, karena MHA perlu diakui dan dilindungi,” ucap Yansiterson saat menyampaikan arahan.
Dia menuturkan, dari workshop ini diidentifikasi beberapa hal penting dan permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan MHA di Kabupaten Gumas.
Diharapkan ada masukan untuk penyempurnaan naskah akademik yang akan melahirkan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Gumas.
Peserta workshop FGD diminta agar mencermati lebih awal naskah akademik dan draf raperda pengakuan dan perlindungan MHA, karena dalam raperda tersebut ada bagian yang mendefinisikan pengertian, sehingga harus dicermati lebih teliti.
Dikatakan olehnya, Pemkab Gumas telah membentuk panitia pembentukan MPA yang berdasarkan keputusan Bupati.
”Jumlah peserta yang mengikuti workshop ini, yakni kurang lebih 50 orang, dari anggota panitia dan perwakilan MHA, serta tim penyusunan naskah akademik dan Raperda MHA Kabupaten Gumas,” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda MHA sekaligus Dekan Pertanian dan Kehutanan UMPR Dr Saijo mengatakan, melalui workshop ini akan didapat input substansi dari raperda yang disusun terkait MHA, untuk dijadikan bahan menyusun naskah akademik raperda pengakuan dan perlindungan MHA di Kabupaten Gumas.
Workshop, sambung dia, akan memberikan warna baru dalam naskah akademik yang telah tersusun, sehingga dapat digunakan pemerintah dan MHA.
“Kami berterima kasih atas amanah yang diberikan. Selain Kabupaten Gumas, UMPR juga melaksanakan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Lamandau,” paparnya.
Dia menjelaskan, dalam penyusunan naskah akademik dan draf raperda MHA, tim telah mengumpulkan data terkait keberadaan masyarakat hukum adat, seperti Komunitas Adat Tumbang Malahoi, Tumbang Bahanei, Tumbang Samui, Luwuk Tukau, dan Tumbang Oroi pada 6 November.
Lalu, melanjutkan penggalian data oleh tim survei ke Komunitas Adat Damang Batu pada 13 November. Tahapan penggalian dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan menyebarkan kuesioner.
“Ke depan, kami masih akan menyebar kuesioner untuk mendapat data sebanyak-banyaknya. Pengolahan serta analisis data dilakukan setelah mendapatkan data dari lapangan,” tukasnya. (GCM/MN-2)









