MASAPNEWS – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan reformasi struktural menjadi kunci keberhasilan transformasi ekonomi berkelanjutan.
“Seiring dengan target keluar dari jebakan kelas menengah dalam jangka menengah-panjang, reformasi struktural merupakan kunci keberhasilan transformasi ekonomi berkelanjutan,” kata Menko Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk meningkatkan jumlah investasi, pemerintah telah memperluas ranah investasi untuk memperluas penciptaan lapangan kerja baru.
Terdapat 246 bisnis prioritas yang akan terbuka untuk investasi dengan difasilitasi insentif fiskal dan non fiskal. Industri yang berorientasi ekspor dan berteknologi tinggi menjadi hal yang diutamakan agar dapat menjadi motor dalam pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya. Sehingga, Indonesia telah sukses meraih beberapa komitmen investasi dari luar negeri.
“Misalnya, kerja sama Indonesia dan Uni Emirat Arab telah menghasilkan komitmen bisnis dan investasi sebesar 44,6 miliar dolar AS. Ditambah lagi investasi sebesar 9,29 miliar dolar AS yang berhasil didapatkan Indonesia dari COP26 Summit tahun lalu untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan,” ujar Airlangga.
Fundamental ekonomi nasional juga diperkuat dengan perbaikan di sektor eksternal dan keuangan. Neraca perdagangan mampu menghasilkan surplus untuk 19 bulan berturut-turut dan penanaman investasi di dalam negeri pun meningkat di tahun 2021. Sementara itu, kebijakan moneter yang akomodatif menyebabkan perluasan penyaluran kredit dengan rasio kredit macet berada di kisaran 3 persen.
“Rating kredit Indonesia terjaga, meskipun berada dalam tekanan pandemi selama tahun kemarin. Pemerintah berkomitmen melanjutkan hal ini untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi,” tuturnya.
Selain itu, koordinasi kebijakan makro ekonomi juga akan terus diperkuat untuk memberi sentimen positif di 2022, sehingga pertumbuhan ekonomi kita diproyeksikan dapat menyentuh angka 5,2 persen (yoy) pada akhir tahun mendatang.
Hal tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mempercepat transisi ke ekonomi hijau. Pemerintah juga sudah merilis Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum dalam mengimplementasikan mekanisme asesmen ekonomi untuk gas rumah kaca. Di samping itu, Pemerintah akan menerapkan pajak karbon untuk mengubah perilaku pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitas yang rendah karbon.
“Pada tahun ini, Indonesia juga dipercaya menjadi Presidensi G20. Terdapat setidaknya tiga keuntungan yang dapat diraih Indonesia karena kepemimpinan ini, dalam hal ekonomi, perkembangan sosial, dan politik. Dari aspek ekonomi, salah satunya ditargetkan meningkatkan konsumsi domestik,” kata Airlangga. (ANT/MN-2)
