MASAPNEWS – Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan rakyat harus diberikan kesempatan untuk mengelola sumber daya alam (SDA) secara mandiri melalui payung koperasi.
“Koperasi sebagai usaha rakyat adalah salah satu palka (ceruk) ekonomi nasional selain BUMN dan swasta. Ini gagasan para pendiri bangsa yang termaktub di dalam hakikat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Ayat 1, 2 dan 3,” katanya dalam rilis di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut merupakan respons terhadap Presiden Joko Widodo yang mengutip amanat Pasal 33 Ayat 3 saat mengumumkan pencabutan izin usaha ratusan perusahaan atas konsesi lahan hutan dan izin usaha tambang mineral serta batu bara di beberapa wilayah di Indonesia.
Bagi LaNyalla, amanat konstitusi itu harus diemban agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, ia menilai pernyataan Presiden Jokowi yang membuka kesempatan kepada kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, dan pesantren untuk dapat menggunakan lahan milik negara adalah jalan pintas mengatasi kemiskinan di daerah. Hal ini sebagaimana yang ditekankan Presiden bahwa lahan itu harus dimaksimalkan untuk masyarakat.
“Rakyat sudah merasa cukup, apabila mereka memiliki penghasilan yang terukur dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Rakyat tidak pernah neko-neko, asal mereka memiliki kemampuan untuk mengakses sandang, pangan, papan, pendidikan anak, dan jaminan kesehatan,” ungkap Ketua DPD.
Dia juga menyarankan Presiden Jokowi juga mempertimbangkan mencabut izin usaha pertambangan yang diberikan ke lokasi atau pulau-pulau yang telah dilarang untuk pertambangan skala besar.
“Seperti izin penambangan emas di Pulau Sangihe, itu juga perlu dicabut dan dibatalkan, karena melanggar Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” ujar LaNyalla. (ANT/MN-2)
