MASAPNEWS – Wakil Ketua DPD, Mahyudin, meminta kepada masyarakat untuk tidak mempercayai hoaks yang beredar di media sosial terkait ibu kota negara (IKN) yang membuat sebagian masyarakat mencurigai kebijakan pemindahan ibu kota untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Ada sebagian masyarakat yang termakan hoaks, mengira jangan-jangan IKN untuk menguntungkan kelompok tertentu saja. Padahal, pemindahan IKN itu untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk masa depan dan peradaban Indonesia ke depan yang lebih maju dan sejahtera,” kata dia, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa pemerintahan Presiden Soekarno sudah mewacanakan kebijakan pemindahan ibu kota, dilanjutkan pada era Soeharto, dan pemerintahan SBY.
Akan tetapi, tutur ia melanjutkan, wacana tersebut baru dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan berbagai pertimbangan.
“Beberapa pertimbangan dipilihnya lokasi IKN di Kalimantan Timur antara lain, karena penduduk setempatnya yang terbukti selama ini ramah dan menerima pendatang dengan baik, letak geografis yang berhubungan dengan lingkungan, pertahanan keamanan, dan jalur distribusi ekonomi,” ucapnya, saat menjadi narasumber Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Forum Ukhuwah Islamiah Kutai Timur, Kalimantan Timur, Minggu (20/2).
Wakil rakyat asal Kalimantan Timur itu juga berharap agar keberadaan IKN ini menjadi peluang bagi penduduk Kalimantan Timur saat ini untuk ikut berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, bahkan mengambil peran penting di tingkat nasional nantinya.
“Sebagai penduduk yang wilayahnya menjadi ibu kota negara, maka sudah sewajarnya penduduk Kalimantan Timur bisa berperan aktif, bahkan berperan dalam lingkup nasional, sebagai menteri dan jabatan lainnya,” kata dia.
Forum yang digagas para tokoh Masyarakat Kutai Timur, di antaranya Abu Faqih dan Mahyunadi, itu digelar dengan maksud memberikan informasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. (ANT/MN-2)
