MASAPNEWS – Civil 20 (C20) menyerukan kepada G20 untuk mendorong perubahan dalam arsitektur pajak dunia yang lebih adil.
“Pada hari pertama pertemuan Kick-Off, C20 meminta G20 untuk mendorong konsensus tentang tarif pajak perusahaan minimum 25 persen dan berlaku secara global,” kata Sherpa C20 Presidensi Indonesia Ah Maftuchan dalam Civil 20 (C20) Kick Off Ceremony and Meeting di Nusa Dua, Bali, Selasa.
C20 juga meminta G20 mendorong realisasi komitmen negara-negara maju untuk membagikan 0,7 persen dari Pendapatan Nasional Brutonya, kata dia.
“Hal tersebut dilakukan untuk mendanai kerja sama pembangunan internasional guna membantu negara-negara berkembang dan miskin di masa sulit pandemi Covid-19,” ujar Ah Maftuchan.
Ia mengatakan potret ketidaksetaraan yang jelas ini seharusnya menjadi pemicu yang cukup bagi orang-orang yang berkuasa untuk mulai mendengarkan dunia dan memproyeksikan rencana pemulihan pascapandemi ke keadaan “nyata”, yaitu kehidupan masyarakat dan planet ini.
Perspektif komunitas dan masyarakat sipil sangat penting dalam mengkaji periode yang penuh tantangan ini.
Karena mereka tidak hanya memainkan peran penting dalam mitigasi masalah sosial yang terkait dengan pandemi, tetapi juga bertindak sebagai aktor kunci dalam mendukung agenda G20 untuk mengatasi hal ini yaitu era bencana, kata dia.
C20 menegaskan bahwa sementara G20 dapat menjadi tempat yang berguna untuk membahas masalah dan menindaklanjutinya, tata kelola global yang sah, dan penetapan norma, harus melibatkan semua orang dan negara secara setara.
Itu harus tetap berlabuh di badan-badan multilateral yang melibatkan semua negara, termasuk dan terutama yang berbasis PBB.
Ia mengatakan Bank Dunia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai pulih di negara-negara kaya di mana mayoritas 20 persen teratas tinggal.
“Sementara hal yang sama tidak berlaku di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana sebagian besar 20 persen terbawah tinggal,” kata Ah Maftuchan.
Ia mengatakan Organisasi internasional tersebut juga mencatat bahwa jika tidak ada tindakan yang diambil untuk mengurangi ketimpangan ini, tingkat kemiskinan tidak akan kembali ke tingkat sebelum krisis bahkan pada tahun 2030. (ANT/MN-2)
