MASAPNEWS – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan gotong-royong merupakan salah satu wujud praktis demokrasi, dimana masyarakat Indonesia memiliki rasa solidaritas, senasib dan sepenanggungan untuk mewujudkan kepentingan bersama.
“Meskipun demikian kenyataannya demokrasi bukan hal yang baru bagi Indonesia, bukan hanya sub budaya kita di dalammnya mengandung unsur-unsur demokrasi , sehingga membentuk kearifan lokal yang banyak kita kenali pada hari ini,” ujar Muhadjir Effendy dalam Indonesian Civil Society Forum 2022 (ICSF 2022) yang diselenggarakan secara virtual, Rabu.
Ia mengatakan Indonesia memilik ratusan budaya, puluhan ribu pulau dan ribuan bahasa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta memiliki keunikan tradisi dan sistem politik yang khas.
“Hari ini kita berupaya untuk terus mengoleksi dan menghimpun nilai-nilai adi luhur yang berwatak demokrasi dari berbagai sub-kultur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Menko PMK.
Indonesia, lanjut dia, adalah negara yang ditinjau dari segi waktu tergolong masih berusia muda dalam menerapkan sistem demokrasi.
“Demokrasi tumbuh secara intens lalu sejak era reformasi 1998 dan terus berkembang untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan mengakomodir kebutuhan semua masyarakat Indonesia. Meskipun banyak hambatan dan tantangan , tapi kita optimis akan ke depan yang lebih cerah bagi bangsa Indonesia ,” kata Muhadjir.
Di era modern ini, lanjut dia, Indonesia telah mendirikan bentuk sistem pemerintahan demokratis untuk menampung partisipasi semua elemen masyarakat.
“Dalam upaya menjunjung tinggi keadilan dan inklusivitas, sistem pemilihan kita membuka peluang bagi masyarakat untuk memilih mulai dari jenjang paling bawah yaitu kepada desa ke tingkat yang lebih tinggi walikota, bupati, gubernur dan pada puncaknya pemilihan presiden,” kata dia.
Bahkan mereka, lanjut Muhadjir, bisa mencalonkan dirinya sendiri sementara itu tidak semua penduduk dunia memiliki kesempatan yang sama.
“Bahkan setelah seorang pemimpin dipilih masyarakat masih diberikan peluang untuk diberikan peran dalam pembangunan turut menentukan arah kebijakan yang diprioritaskan,” kata dia.
Di tingkat pemerintah yang paling kecil misalnya di desa, lanjut Muhadjir, sebuah masyarakat pembangunan desa dinilai tidak lengkap jika tidak mengikutsertakan perwakilan dari perempuan, masyarakat miskin, perwakilan adat hingga perwakilan dari masyarakat berkebutuhan khusus atau difabel
“Ini merupakan bagian dari regulasi yang diterapkan di seluruh desa di Indonesia dimana jumlah desa di seluruh Indonesia hampir mencapai 80 ribu desa,” kata Menko PMK. (ANT/MN-2)
