MASAPNEWS – Maju Perempuan Indonesia (MPI) meminta Komisi I DPR RI memenuhi unsur keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di keanggotaan Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2021-2025.
“MPI akan mengawal proses ini dan melakukan upaya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak guna mendorong terpilihnya minimal 30 persen perempuan dalam keanggotaan KIP,” kata Koordinator MPI Lena Maryana Mukti dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Pada 28-29 Maret 2022, Komisi I DPR RI sedang melakukan proses Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2021-2025.
Proses tersebut merupakan tindak lanjut dari kerja Panitia Seleksi Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat. Pada Desember 2021, panitia seleksi telah menetapkan 21 nama calon anggota KIP Periode 2021-2025.
Dari daftar calon yang telah ditetapkan, hanya ada 6 perempuan calon yang artinya kurang dari 30 persen dari 21 calon anggota KIP Periode 2021-2025 yang lolos seleksi pada Desember 2021.
Terkait hal tersebut, Lena telah bersurat kepada Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan meminta agar DPR memastikan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Calon KIP Periode 2021-2025 dilaksanakan secara transparan, independen, dan berpedoman pada standar integritas, kredibilitas, dan kompetensi calon.
“Serta memastikan terpilihnya paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dalam komposisi anggota KIP, yaitu, paling sedikit 3 orang perempuan calon terpilih dari 7 orang yang akan ditetapkan Komisi I DPR RI sebagai anggota KIP Periode 2021-2025,” ucap dia.
Menurut Lena, penempatan perempuan minimal 30 persen dalam keanggotaan KIP merupakan implementasi dari kebijakan afirmasi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sebagai amanah undang-undang, instruksi presiden, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
MPI adalah jaringan gerakan perempuan Indonesia yang fokus pada upaya pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak perempuan di bidang politik. Anggota MPI berasal dari berbagai latar belakang profesi di tingkat lokal, nasional, dan global.
MPI selalu konsisten melakukan advokasi penempatan paling sedikit 30 persen perempuan di berbagai lembaga strategis negara. (ANT/MN-2)
