MASAPNEWS – Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Ardian Putra, mengatakan, Kontak Siber secara aktif memberikan notifikasi dan rekomendasi keamanan situs web milik lembaga pemerintah di pusat maupun daerah.
“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan instansi pusat maupun daerah mendapatkan peringatan dini dari serangan-serangan yang menuju dan bersumber dari aset yang mereka miliki,” kata dia, di Jakarta, Jumat.
Ia melanjutkan, BSSN telah mengeluarkan Peraturan BSSN Nomor 4/2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis, dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Pedoman tata kelola keamanan sistem itu dapat menjadi panduan bagi penyelenggara sistem elektronik di sektor pemerintah, untuk menjamin keamanan dan keandalan sistemnya.
Selain itu, BSSN mengawasi anomali trafik yang masuk dan bersumber dari Indonesia. “Laporan Tahunan Pemantauan Keamanan Siber mencatat, jumlah anomali trafik yang terindikasi sebagai serangan siber sepanjang tahun 2021 sebanyak 1.637.973022 anomali trafik,” ujar dia.
Ia bilang, bentuk-bentuk pengawasan itu untuk mengantisipasi situs-situs milik pemerintah disusupi muatan perjudian daring. “Terdapat kerentanan kritikal pada situs-situs milik pemerintah yang dapat memicu attacker melakukan serangan pada situs yang mereka targetkan,” katanya.
Ia menjelaskan, modus dari peretasan situs milik pemerintah untuk muatan perjudian daring berbentuk promosi dengan motivasi keuangan. “Untuk cara yang dilakukan yaitu dengan menambahkan halaman baru directory domain situs yang dijadikan sebagai halaman judi daring,” kata dia.
Ia menerangkan, peretas memanfaatkan situs pemerintah yang kerap diakses masyarakat, karena bisa menaikkan rating iklan.
BSSN menemukan setidaknya 291 URL (situs web) yang terindikasi dimanfaatkan untuk situs judi daring, didominasi sektor perguruan tinggi sebanyak 68 situs. Situs milik sekolah ada 38 dan sektor pemerintah sebanyak 37 situs. Sektor lainnya yaitu organisasi masyarakat, perusahaan asuransi, koperasi swasta, perusahaan jasa konstruksi, toko obat, dan jasa konsultan pajak. (ANT/MN-2)
