MASAPNEWS – Pengamat ekonomi dan Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengatakan usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan sangat penting dalam digitalisasi untuk mendorong pemulihan ekonomi.
“Peran UMKM dalam digitalisasi sangat penting untuk mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif,” kata Bhima saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Bhima mengatakan bahwa di setiap krisis ekonomi, UMKM menjadi tonggak pemulihan paling penting, apalagi saat ini UMKM menyumbang sekitar 60 persen dari PDB nasional.
Selain itu, ujar dia, digitalisasi juga memiliki peran untuk memperluas akses pasar, memperbaiki pencatatan keuangan, mencari sumber bahan baku yang lebih terjangkau hingga sistem manajemen karyawan.
Menurut Bhima, semakin banyak UMKM yang masuk ke ekosistem digital, maka berkorelasi dengan makin tingginya inklusi keuangan.
Bhima menuturkan sumber daya manusia (SDM) dan kualitas infrastruktur jaringan internet sebenarnya menjadi kendala yang paling besar, selain generation gap, karena biasanya pemilik usaha sebagian besar adalah generasi baby boomers dan generasi X yang lebih lambat dalam melakukan adopsi digital.
“Pendampingan kepada pelaku UMKM secara berkelanjutan dan yang bukan bersifat sporadis, serta mendorong investasi akses internet di jaringan internet pedesaan dan luar jawa dapat dijadikan solusi atas kendala-kendala tersebut,” katanya.
Terkait digitalisasi UMKM, sebelumnya Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan Presidensi G20 Indonesia terus mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terutama yang dimiliki oleh perempuan dan pemuda untuk memanfaatkan teknologi digital.
“Negara-negara G20 juga terus mendorong pemanfaatan digitalisasi untuk mencapai inklusi keuangan, melalui penyusunan pedoman implementasi G20 High Level Principle for Digital Financial Inclusion,” kata Perry dalam webinar “Pemberdayaan UMKM Perempuan untuk Inklusi Keuangan”, yang dipantau di Jakarta, Jumat (27/5).
Presidensi G20 Indonesia, menurut Gubernur BI, juga mendorong agar negara-negara G20 mengembangkan basis data mengenai produk dan layanan keuangan keuangan di luar kredit untuk meningkatkan pembiayaan UMKM.
Hal ini agar UMKM dapat menggunakan dana dari pembiayaan tersebut untuk meningkatkan kapasitasnya. “Produk dan layanan yang dibutuhkan antara lain produk pembayaran, penjaminan kredit, asuransi, dan produk serta layanan non keuangan yang mendukung UMKM seperti manajemen keuangan dan literasi serta edukasi keuangannya,” katanya.
Selanjutnya Presidensi G20 Indonesia juga mendorong penyusunan tool kit sebagai petunjuk pelaksanaan bagi regulator untuk mempersiapkan ekosistem keuangan digital yang aman dan ramah bagi UMKM. (ANT/MN-2)
