MASAPNEWS – Pengamat sosial politik Dahlan Wattihelu mengatakan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke pulau Kalimantan merupakan langkah maju untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
“Ini adalah langkah Presiden Jokowi untuk pemerataan pembangunan antara Timur dan Barat Indonesia atau dengan kata lain menggeser porsi pertumbuhan pembangunan dari Barat ke timur atau Indonesia-sentris,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan prospek IKN ke depan merupakan kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan yang akan meliputi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan berbagai kluster.
Kata dia, sejumlah kluster itu antara lain industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, bahan Kimia dan produk turunannya serta energi rendah karbon.
Dikatakan Wattihelu, penempatan IKN di Kalimantan sangat strategis buat kemajuan Indonesia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, langkah besar ini harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Saya sangat meyakini akan berhasil, sebab posisi Kalimantan sangat potensial menjadikan superhub logistik untuk kawasan tengah, timur, dan utara Indonesia. Mari kita mendukung pemerintah untuk kemajuan Indonesia,” katanya menegaskan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah dan punya agenda besar demi kemajuan negara. Salah satu langkah besar adalah menyambut pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
IKN merupakan wujud perubahan, peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan Indonesia-sentris. Melalui pembangunan IKN, pemerataan pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi nantinya tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa.
“Indonesia perlu keadilan ekonomi, sekali lagi ada 17 ribu pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan yaitu dengan membangun Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi seperti dikutip dari saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/10).
Menurut Jokowi, Indonesia bukan hanya Jawa tetapi 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Namun, saat ini 58 persen dari PDB Ekonomi memang terpusat di Jawa. Selain itu, populasi penduduk sebanyak 56 persen atau 149 juta bermukim di Jawa.
“Betapa Jawa ini terbebani oleh jumlah yang sangat besar itu. Oleh sebab itu, butuh keadilan ekonomi, pemerataan pembangunan, ini yang ingin kita hadirkan dengan membangun Ibu Kota Nusantara,” katanya menegaskan.
Dikatakan Jokowi, publik tidak perlu ragu dengan keberlanjutan pembangunan IKN karena dasar hukum maupun proses persetujuan pembangunan proyek ibu kota baru tersebut sangat kuat, dimana memiliki kekuatan hukum dan disetujui oleh hampir seluruh fraksi di DPR RI. (ANT/MN-2)
