MASAPNEWS – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai pembangunan ekosistem dan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) dalam komunitas merupakan salah satu kebijakan yang dapat menyasar persoalan sumber daya manusia (SDM) di tengah situasi perekonomian nasional dan global.
“Pembangunan ekosistem dan transformasi Balai Latihan Kerja di dalam komunitas merupakan salah satu kebijakan yang saya nilai dapat menyasar permasalahan di lapangan,” kata Ma’ruf Amin dalam sambutannya secara daring pada acara Peresmian Balai Latihan Kerja Komunitas dan Akselerasi Kemandirian BLK Komunitas 2022 di Jakarta, Minggu.
Dia mengatakan pembangunan SDM sebagai salah satu program prioritas menemui tantangan saat dihadapkan pada situasi perekonomian nasional dan global, yang diwarnai ketidakpastian dan menuntut bangsa Indonesia untuk beradaptasi dengan cepat.
Menurutnya, sulitnya kondisi saat ini ditunjukkan antara lain oleh tingginya angka pengangguran.
Meskipun jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2022 berkurang dibandingkan periode serupa di 2021, tingkat pengangguran Indonesia saat ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19.
Wapres menjelaskan sebaran pengangguran tersebut didominasi oleh lulusan SMK sebanyak 11,45 persen, lulusan SMA 8,55 persen, dan lulusan perguruan tinggi 6,97 persen.
Selain itu, menjelang akhir 2022, lanjut Wapres, kondisi ketenagakerjaan secara nasional kurang menggembirakan karena ada gelombang pemutusan hubungan kerja karyawan, khususnya di sektor start-up dan manufaktur. Hal itu berdampak pada nasib ratusan ribu karyawan.
“Penyebab kondisi ini tidak tunggal. Banyak faktor yang saling berkaitan, sehingga solusi yang perlu kita ambil tidak bisa parsial tetapi harus komprehensif. Faktor-faktor tersebut antara lain perkembangan teknologi yang memaksa efisiensi tenaga kerja, diperparah dengan ketidaksigapan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang amat cepat. Akhirnya, kompetisi dunia kerja menjadi semakin ketat,” jelasnya.
Oleh karena itu, Wapres menilai BLK dalam komunitas dapat menjadi salah satu kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan di lapangan.
Ma’ruf Amin menjelaskan BLK fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja informal dengan tingkat pendidikan sekolah menengah ke bawah. Dengan demikian, BLK diharapkan dapat menjawab permasalahan pengangguran yang masih didominasi tamatan sekolah menengah.
Kemudian, kurikulum pendidikan vokasi yang disusun BLK, menurut Ma’ruf Amin, dapat menjawab kebutuhan industri untuk membangun link and match ketenagakerjaan.
“Artinya, BLK dapat menyegarkan keterampilan pekerja yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan industri. Sistem pendidikan vokasi seperti inilah yang dibutuhkan di era disrupsi digital saat ini,” katanya.
Wapres mengatakan BLK hadir di sendi-sendi komunitas warga masyarakat, seperti di Pesantren Lirboyo, Kediri. Dia mengatakan model tersebut unik karena calon pekerja berhadapan langsung dengan pembelajaran melalui inkubator bisnis di komunitas masing-masing.
“Oleh karena itu, saya mengapresiasi kehadiran BLK Komunitas di lembaga pendidikan keagamaan, seperti pondok pesantren, seminari, dhammasekha, dan pasraman,” tambahnya.
Ma’ruf Amin mengaku senang karena penyebaran pembangunan BLK Komunitas semakin masif sejak melibatkan serikat pekerja dan serikat buruh sejak 2021. Saat ini, lebih dari 2.900 BLK Komunitas telah didirikan di berbagai wilayah di Indonesia.
Oleh karena itu, dia meminta seluruh BLK Komunitas berfungsi efektif, sehingga kompetensi, produktivitas, kemandirian, dan daya saing pekerja Indonesia semakin tinggi.
Selain itu, hal itu juga sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri guna membantu para peserta didik memahami dan memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia kerja saat ini dan masa depan.
“Salah satu keahlian yang paling dicari oleh dunia kerja saat ini adalah kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi, karena perubahan terjadi sangat cepat dan terus-menerus,” ujar Ma’ruf Amin.
(ANT/MN-2)
