MASAPNEWS – Kementerian Perhubungan menegaskan navigasi menjadi esensi utama dalam penyelenggaraan transportasi laut yang berkeselamatan dan aman di Indonesia sebagai negara maritim.
“Jika peran dan tanggung jawab bidang kenavigasian tersebut dapat terlaksana secara dengan baik, merupakan indikasi unggul dan profesionalnya SDM navigasi pelayaran,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Arif Toha dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kenavigasian Tahun 2022, ia mengatakan, transportasi laut sangat dinantikan perannya untuk mengungkit kebangkitan ekonomi nasional, dan navigasi yang menjadi esensi utama terselenggaranya transportasi laut yang berkeselamatan.
Hal tersebut akan terlaksana jika penyelenggaraan kenavigasian transportasi laut bersinergi dan seluruh elemen di dalamnya merupakan SDM yang unggul serta profesional serta didukung dengan pemanfaatan teknologi dalam menyelenggarakan layanan kenavigasian.
Sesuai amanah Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, navigasi bertanggungjawab dalam menjamin tersedianya prasarana serta terselenggaranya program keselamatan pelayaran.
Tanggung jawab yang harus dipenuhi Bidang Kenavigasian yaitu penyediaan alur pelayaran dan sistem perlintasan yang aman dan selamat, penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran yang cukup dan andal, penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran dan telekomunikasi marabahaya pelayaran (GMDSS).
Selain itu juga sistem lalulintas pelayaran (VTS), serta penyelenggaraan Long Range Identification And Tracking System (LRIT) sesuai tuntutan internasional di bidang peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran.
Arif menambahkan kenavigasian juga bertanggung jawab dalam pembinaan di bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, sarana telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, survei hidrografi dan penataan alur serta perlintasan.
Tantangan utama keselamatan moda transportasi perairan beberapa diantaranya yaitu terkait dengan optimalisasi kelaikan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pada otoritas dan operator layanan angkutan serta ketersediaan dan kelaikan prasarana keselamatan seperti peralatan navigasi dan pemantau cuaca.
“Untuk itu maka sesuai dokumen RPJMN 2020-2024, maka kebijakan keselamatan diarahkan pada penguatan peran kelembagaan, peningkatan kelaikan keselamatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung kinerja keselamatan,” kata Arif.
Arif Toha juga mengatakan luasnya wilayah perairan Indonesia dalam melaksanakan pengawasannya tidak dapat diemban sendiri oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, karena perlu ada sinergi dengan Kementerian dan Lembaga lainnya.
Direktorat Kenavigasian perlu melakukan integrasi antar sistem pengawasan dengan Kementerian dan Lembaga lainnya sehingga pengawasan lalu-lintas pelayaran di Perairan Indonesia menjadi lebih optimal. (ANT/MN-2)
