MASAPNEWS – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan tenaga perpustakaan.
“Kendala dan permasalahan utamanya terkait isu pemenuhan pustakawan, mengingat ketercukupan tenaga perpustakaan menjadi salah satu unsur penting dalam upaya membangun literasi masyarakat, ” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia menambahkan memasuki tahun 2023, Perpusnas harus semakin fokus pada program prioritas strategis nasional yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Dia mengapresiasi capaian yang diraih Perpusnas sepanjang tahun 2022.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengakui kebijakan pemenuhan kebutuhan pustakawan belum optimal. “Kaitannya dengan penambahan pustakawan, kami akan segera menyusun naskah akademik, sehingga bisa dibuat menjadi sebuah kebijakan,” kata Syarif.
Pada 2022, daya serap anggaran Perpusnas mencapai 98,41 persen dari Rp660,3 miliar lebih. Untuk tahun 2023, pihaknya membuat strategi pencapaian kinerja, salah satunya dengan menetapkan target realisasi anggaran per triwulan.
“Namun demikian, kami akan terus melakukan evaluasi internal agar daya serap anggaran Perpusnas bisa semakin baik,” kata Syarif.
Pagu definitif Perpusnas tahun anggaran 2023, telah ditetapkan sekitar Rp723 miliar.
Anggota Komisi X DPR, Rano Karno menyebut capaian kinerja yang diperoleh Perpusnas saat ini luar biasa meskipun dengan anggaran yang terhitung kecil.
“Harusnya kita ini berjuang lagi untuk menambah anggarannya supaya perpustakaan di beberapa wilayah bisa terealisasi, terbangun lagi, karena kalau kita beranggapan perpustakaan tidak diperlukan, mati negeri ini,” kata Rano.
Rano berharap agar gedung layanan perpustakaan daerah yang dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat menjadi etalase budaya yang mewakili ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Saat ini, pemerintah pusat mengucurkan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan untuk provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dimana salah satu programnya adalah pembangunan gedung layanan perpustakaan.
Anggota Komisi X DPR lainnya, Illiza Sa’aduddin Djamal mendukung Perpusnas untuk menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar berkomitmen dalam peningkatan anggaran di bidang literasi.
“Apa yang disampaikan Kepala Perpusnas, terutama terkait pustakawan, harus menjadi fokus kita, apalagi sudah akan disusun naskah akademik. Harus segera dimulai agar apa yang dipaparkan bisa mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan,” kata Illiza. (ANT/MN-2)
