MASAPNEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat mewujudkan perbaikan ekonomi, bahkan di masa tersulit sekalipun seperti pandemi COVID-19.
“Indonesia telah mengelola pandemi COVID-19 dengan sangat baik yang merupakan sebuah kinerja yang luar biasa. Namun, dalam proses pemulihan kita juga melihat adanya tantangan-tantangan baru,” ujar Sri Mulyani dalam acara “Kunjungan Kerja dan Dialog bersama Pelaku Usaha” di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat.
Di tahun 2023, tantangan telah bergeser dari risiko kesehatan menjadi risiko finansial dan geopolitik. Dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, dan pelemahan ekonomi yang berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi serta perubahan rantai pasok global yang di beberapa negara telah memicu gerak inflasi.
Untuk mampu melewati kondisi tersebut, Menkeu mengatakan pemerintah dan pelaku usaha harus terus berkolaborasi serta mampu menangkap sinyal anomali untuk dapat diterjemahkan dalam formula kebijakan yang tepat.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pun akan terus berupaya mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis, di antaranya memberikan fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
Hal tersebut juga menjadi perwujudan tugas dan fungsi yang diemban Bea Cukai, yaitu trade facilitator dan industrial assistance, khususnya dalam optimalisasi utilisasi fasilitas kepabeanan untuk mendukung industri dalam negeri.
Upaya ini, kata dia, terbukti berhasil dengan survei evaluatif Bea Cukai di tahun 2022 dalam rangka meninjau kondisi perusahaan KB dan KITE pada tahun 2021 yang menunjukkan hasil positif.
Berdasarkan hasil survei tersebut, kondisi dan kontribusi perusahaan KB dan KITE pada tahun 2021 secara umum lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Kondisi ini diharapkan dapat membantu perusahaan penerima fasilitas dalam menghadapi krisis yang diprediksikan terjadi pada tahun 2023.
Sebagai rincian, dari sisi tenaga kerja, presentasi tenaga kerja terlatih pada perusahaan KB meningkat sebesar 1 persen dan pada perusahaan KITE meningkat sebesar 3 persen. Dari sisi investasi, di tahun 2021 penambahan investasi meningkat sebesar Rp103 miliar pada perusahaan KB dan Rp30,59 miliar pada perusahaan KITE.
“Untuk aktivitas ekonomi tidak langsung, di tahun 2021 pun terjadi peningkatan jumlah dan jenis usaha di sekitar perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE secara regional,” tambahnya.
Ia melanjutkan, peningkatan terbesar terlihat pada jenis usaha akomodasi yakni 188,78 persen, sektor perdagangan 165,32 persen, makanan 173,62 persen, dan transportasi 128,52 persen.
Hal yang sama terjadi untuk fasilitas KB dengan peningkatan terbesar yaitu pada sektor makanan 66,52 persen, yang disusul transportasi 55,58 persen, perdagangan 35,04 persen, dan akomodasi 24,64 persen. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kedua dari kiri) dalam acara “Kunjungan Kerja dan Dialog bersama Pelaku Usaha” di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/01/2023). (MASAPNEWS/ANT/Agatha Olivia Victoria)
