MASAPNEWS – Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan Merdeka Belajar yang digagas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merupakan kebijakan pendidikan yang dapat merespons berbagai perubahan yang cepat.
“Kunci Merdeka Belajar yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya adalah kolaborasi dan fleksibilitas dalam implementasi,” ujar Trubus di Jakarta, Kamis.
Dia menambahkan, langkah Kemendikbudristek yang mencoba merangkul berbagai kalangan tidak hanya dari organisasi besar yang sudah ada patut diapresiasi sebagai upaya menjaring sebanyak-banyaknya dukungan publik terhadap pendidikan.
Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, menurut dia, beban memajukan pendidikan tidak bisa hanya bertumpu pada Kemendikbudristek. Apalagi, pada saat yang sama, Indonesia masih dihadapkan pada ketimpangan pendidikan antara kota dan daerah. Belum lagi, wilayah terpencil yang selama ini tidak terekspos program pemerintah.
“Indonesia butuh transformasi besar, butuh leverage, lompatan untuk pemerataan dalam hal pengetahuan. Pengetahuan di Indonesia saat ini hanya dikuasai wilayah tertentu, dengan Merdeka Belajar cakupan akan lebih luas,” kata dia.
Keberadaan berbagai program prioritas seperti Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, serta prototipe Kurikulum Merdeka diharapkan mampu mendorong proses transformasi pendidikan di berbagai lini.
Kemendikbudristek berupaya mempercepat digitalisasi pendidikan melalui pengembangan berbagai aplikasi yang mendukung pembelajaran dan pengelolaan keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel. Dengan cara itu, seluruh pelaku pendidikan di Indonesia punya kesempatan yang sama untuk mengakses informasi dan konten yang kredibel.
Trubus juga berpendapat bahwa sangat wajar jika sebagian kalangan melakukan penolakan.
“Sebagian pihak sudah sangat nyaman dengan kondisi dan celah yang sudah terbangun berpuluh-puluh tahun karena di situ ada berbagai potensi penyalahgunaan. Langkah digitalisasi dan otomasi dalam sistem pendidikan mendisrupsi semuanya,” kata dia.
Dia juga berharap masyarakat dapat menyadari bahwa proses transformasi di bidang pendidikan tidak bisa dinikmati dalam jangka pendek. Oleh karena itu, ia pun meminta Kemendikbudristek untuk gencar mensosialisasikan berbagai rencananya sekaligus meminta masukan dari para pemangku kepentingan secara proaktif.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi menegaskan wilayahnya mendukung penuh Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
Dukungan itu diwujudkan antara lain dengan mengadakan berbagai bimbingan teknis, mendorong Sekolah Penggerak untuk melakukan pendampingan pada sekolah yang mendaftar IKM mandiri, membentuk komunitas Sekolah Penggerak, memberdayakan sekolah dan kelompok belajar yang ada seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), serta menguatkan ekosistem komunitas belajar.
“Kami akan terus memotivasi seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta di Jawa Timur untuk mendaftar IKM secara mandiri,” kata Wahid.
“Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan lebih kepada para siswa untuk mengembangkan kreativitas dan potensi diri daripada terpaku pada rencana pembelajaran yang dirancang,” kata Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, Amirudin. (ANT/MN-2)
