MASAPNEWS – Pemerintah daerah khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur diminta untuk mengoptimalisasi belanja pemerintah dalam upaya menggerakkan perekonomian setempat yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian nasional.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di Kota Malang, Jawa Timur, seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan bahwa salah satu pesan yang disampaikan adalah terkait belanja pemerintah yang diharapkan mampu menjadi pengungkit untuk mendorong perekonomian.
“Bagaimana belanja pemerintah menjadi instrumen untuk bisa menggerakkan perekonomian,” kata Emil.
Emil menjelaskan, kurang lebih sebesar lima persen perekonomian Jawa Timur digerakkan oleh belanja pemerintah. Oleh karena itu, belanja pemerintah diharapkan bisa menjadi salah satu pendorong berputarnya perekonomian wilayah tersebut.
“Kurang lebih lima persen perekonomian Jawa Timur digerakkan belanja pemerintah. Lima persen ini harus bisa menjadi pengungkit yang efektif,” katanya.
Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan tersebut, lanjutnya, Sri Mulyani juga menyampaikan penguatan empat pesan dari Presiden Joko Widodo terkait penggunaan anggaran untuk menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi.
Sejumlah tantangan tersebut, antara lain adalah permasalahan kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi dan mendorong investasi. Hal tersebut perlu diberikan penguatan karena pada 2023, masih ada dampak dari perekonomian global.
“Bagaimana anggaran ini harus bisa menjawab empat permasalahan, di antaranya termasuk masalah kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi, dan mendorong investasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Emil bersama sejumlah kepala daerah di wilayah Malang Raya juga mendampingi Sri Mulyani untuk melihat produksi sejumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di wilayah tersebut.
“Bu Menteri Keuangan juga mengunjungi satu per satu UMKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, seperti batik, kuliner, kriya dan lainnya. UMKM ini perlu dukungan untuk berkembang,” katanya.
Realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran 2022 Provinsi Jawa Timur mencapai 107,47 persen atau setara dengan Rp31,77 triliun, yang melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp29,56 triliun.
Sementara itu realisasi belanja daerah, setelah rekonsiliasi tercatat sebesar Rp31,59 triliun atau sebesar 94,02 persen dari target Rp33,60 triliun.
Postur APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023, untuk pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp29,48 triliun, dan belanja daerah sebesar Rp31,12 triliun, serta pembiayaan daerah sebesar Rp1,27 triliun. (ANT/MN-2)
