MASAPNEWS – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menandatangani naskah kerja sama terkait pengembangan sumber daya manusia kemetrologian dengan Bupati Natuna Wan Siswandi dan Bupati Belitung Timur Burhanudin di Gedung Kemendag, Jakarta, Kamis.
Dalam sambutan penandatangan itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto mengatakan, kerja sama ini dilandasi oleh kebutuhan sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang kemetrologian yang diperlukan di hampir seluruh kabupaten/kota Indonesia.
“Ini untuk mengawal dan melindungi masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen. Jadi kami Kementerian Perdagangan mempunyai yang namanya Akademi Kemetrologian, itu suatu akademi yang mencetak SDM di bidang kemetrologian,” ujar Suhanto.
Setiap tahun Kemendag menerima mahasiswa baru untuk Akademi Metrologi dan Instrumen (Akmet) dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kehadiran SDM yang ahli di bidang pengukuran sangat diperlukan untuk lapangan kerja di sektor industri dan teknologi.
Saat ini jumlah SDM metrologi di wilayah kabupaten/kota dinilai masih kurang. Setidaknya di tiap kabupaten/kota terdapat puluhan SDM metrologi yang tidak hanya bekerja di kantor pemerintahan tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta.
“Bayangkan kalau kita melihat meteran di timbangan yang ada di pasar-pasar atau meteran listrik yang ada di rumah, itu kalau tidak ditimbang atau ditera dengan baik, berapa kerugian masyarakat bila timbangan itu tidak sesuai,” kata Suhanto.
Saat ini Kemendag sudah menjalin kerja sama dengan 16 kabupaten/kota. Rata-rata lulusan Akademi Metrologi dan Instrumen langsung bekerja di lapangan.
Suhanto mengatakan, kerja sama antara Kemendag dan kabupaten/kota dapat menciptakan SDM unggul dan mengurangi pengangguran karena bidang metrologi merupakan jenis pekerjaan yang masih membutuhkan keahlian khusus.
“Catatan kami laporan terakhir 98 persen sudah langsung bekerja karena begitu pentingnya bukan hanya untuk pemerintah daerah tapi juga perusahaan-perusahaan di bidang pertambangan, perminyakan, mereka butuh hal seperti itu. Rasa-rasanya ini seperti mencetak tenaga-tenaga agar mereka tidak jadi pengangguran,” ujarnya.
Suhanto berharap, kerja sama tersebut juga diikuti oleh kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia untuk mengawasi bentuk-bentuk kecurangan terhadap ketepatan pengukuran guna melindungi konsumen. (ANT/MN-2)
