MASAPNEWS – Kementerian Perdagangan RI menyebutkan Sistem Resi Gudang (SRG) dapat memberdayakan petani di Tanah Air termasuk di Sumatera Barat, untuk mencapai atau meningkatkan kesejahteraan.
“Komoditas yang dihasilkan mampu memberikan nilai ekonomis dalam bentuk nilai penjaminan yang dapat digunakan untuk memperoleh kredit dari bank dan lembaga keuangan non-bank dengan bunga rendah,” kata Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuga dalam keterangan tertulis di Padang, Minggu.
Pemerintah mendorong petani, kelompok tani, koperasi, serta dunia usaha kecil dan menengah di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya memanfaatkan secara maksimal SRG agar dapat meningkatkan produktivitas.
“Inilah yang akan meningkatkan daya saing dalam perekonomian nasional,” kata dia
Menurut dia, keberhasilan suatu bangsa dalam membangun sektor komoditas khususnya pertanian dan perkebunan, ditentukan kemampuan pemerintah dalam menyediakan akses pembiayaan yang efektif.
Selain itu, akses yang cepat bagi pelaku produksi dan perdagangan komoditas tersebut.
Ia mengatakan dengan SRG, pemilik barang dapat menggunakan komoditas sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan tanpa perlu adanya agunan lain.
Selain itu, dapat menjadi akses pembiayaan yang dapat digunakan pelaku usaha mulai dari hulu hingga hilir.
Pembiayaan yang diberikan dapat membantu likuiditas pemilik barang, baik untuk memperoleh harga yang lebih baik ataupun meningkatkan skala usahanya.
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171 Tahun 2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), pemerintah juga telah menerbitkan Program SSRG untuk membantu petani mendapatkan pembiayaan berbunga rendah dengan jaminan resi gudang.
Saat ini, melalui PMK Nomor 187 Tahun 2021 tentang SSRG, telah ditingkatkan nilai pembiayaan yang semula per debitur hanya mendapatkan maksimal Rp75 juta menjadi Rp500 juta.
Di samping itu, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan SSRG, penerima Program SSRG menjadi lebih luas lagi dan tidak hanya terbatas pada petani dan koperasi, namun juga nelayan, petambak garam, pelaku budidaya ikan, pengolah hasil hutan, serta usaha kecil dan menengah (UKM).
Penguatan SRG juga dilakukan pada 2023 melalui penambahan komoditas yang dapat diresigudangkan, penambahan plafon pembiayaan SSRG kepada bank penyalur, serta percepatan beroperasinya Lembaga Pelaksanaan Penjaminan SRG.
Menurut dia, pemerintah berupaya agar SRG terus berkembang untuk dapat dimanfaatkan pelaku usaha. Berjalannya implementasi SRG di suatu daerah dapat dilihat dari adanya beberapa faktor.
Faktor-faktor tersebut yaitu dukungan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga SRG yang terlibat; pengelola gudang yang mandiri dan profesional, infrastruktur pendukung, jaringan pemasaran dan kelembagaan petani atau nelayan atau peternak di lokasi gudang SRG.
Menurut dia, faktor-faktor ini akan membentuk ekosistem yang akan menunjang pelaksanaan SRG dan tentunya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas.
“Pembentukan ekosistem perdagangan komoditas merupakan pekerjaan rumah bagi kita bersama untuk mendukung pengembangan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas di seluruh penjuru negeri ini. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberikan dukungan dengan mekanisme SRG dan PLK agar sektor hilir perdagangan semakin berkembang dan menguntungkan,” kata dia
Sementara Kepala Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditas, SRG dan PLK, Widiastuti dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) di Kota Padang mengatakan di Sumatera Barat, terdapat enam gudang SRG.
Rinciannya, satu gudang di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Payakumbuh dan dua gudang di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Tiga gudang SRG di Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerbitkan total delapan resi gudang dengan nilai resi gudang Rp231 juta untuk komoditas gabah, beras, gambir dan jagung.
Ia berharap pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, dapat bersinergi mengoptimalkan pemanfaatan gudang SRG yang telah dibangun dengan membentuk lembaga SRG seperti pengelola gudang dan Lembaga Penilai Kesesuaian (uji mutu komoditas).
“Pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, diharapkan terus berkoordinasi untuk mendorong bank daerah Nagari Sumatra Barat untuk menjadi bank penyalur SRG,” katanya
Selain itu, pemanfaatan SRG tidak terbatas pada gudang yang telah dibangun Kementerian Perdagangan.
“Perluasan implementasi SRG juga dapat dilakukan secara masif dengan menggandeng gudang swasta yang ada,” kata dia. (ANT/MN-2)
