MASAPNEWS – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri.
“Berkaitan dengan adanya Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kemendagri, salah satunya dengan hadirnya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN),” kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.
Komponen Kemendagri tersebut, kata dia, berperan sebagai badan yang memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kemendagri. Selain itu, badan itu merupakan perubahan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.
“Pemahaman saya, BSKDN ini bukan operasional manajemen, dia adalah ‘handling management’. Dia tangannya menteri dalam hal unsur kebijakan,” kata Suhajar.
Suhajar menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dalam berbagai kesempatan memberikan arahan mengenai penyederhanaan birokrasi dan regulasi yang bertujuan agar pelayanan di dalam birokrasi lebih ringkas dan optimal.
Penyederhanaan tersebut, kata dia, memicu adanya perubahan. Namun tak jarang perubahan tersebut sulit dihadapi sejumlah kalangan karena berbagai alasan, salah satunya akibat kenyamanan terhadap “status quo”.
Ia menyampaikan beberapa tugas yang perlu dilaksanakan jajaran komponen Kemendagri. Dia berpesan agar beberapa aspek kebutuhan berkaitan dengan perubahan SOTK terbaru dapat disiapkan.
Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri Suprayitno menyampaikan banyak tugas berat menanti pascadiundangkan Permendagri tersebut, di antaranya ada struktur baru di Kemendagri dan perlu mengevaluasi jabatan di masing-masing komponen Kemendagri.
“Alhamdulillah dua minggu lalu, kami dan teman-teman komponen telah melakukan kegiatan bimbingan teknis untuk menyusun kegiatan evaluasi jabatan,” ujarnya. (ANT/MN-2)
