MASAPNEWS – Pakar politik Dr Sugeng Suharto menyebutkan keseriusan dan komitmen dari calon-calon presiden yang berkontestasi di Pemilu 2024 terhadap keberlanjutan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara menjadi salah satu cara menilai kenegarawanan mereka
“IKN itu sudah dalam bentuk undang-undang, presiden berikutnya mau tidak mau, suka tidak suka misalnya, mereka harus mewujudkan itu, sesuai perintah undang-undang,” kata Sugeng Suharto yang juga merupakan akademisi Universitas Bengkulu, di Bengkulu, Jumat.
Namun menurut dia yang menjadi persoalan adalah tentang keseriusan, tepat waktu pembangunan dan pemindahan IKN. Hal tersebut dapat terealisasi sesuai target atau menjadi lambat karena presiden berikutnya bisa saja berpendapat IKN bukan ide, gagasan, atau program mereka.
“Menurut saya kalau sudah di undangkan ya harus dilaksanakan, cuma mulus atau tersendat pelaksanaannya (tergantung pemimpin yang baru). Kalau dia (presiden selanjutnya) pemimpin yang negarawan ya dia harus realisasikan, tapi kalau pemimpin politik ya pasti sesuai keinginan politiknya dia,” ujar Sugeng Suharto.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pencapaian rata-rata pembangunan fisik di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mencapai 25 persen.
“Progress rata rata pembangunan fisik di sana sekarang kita 25 persen,” kata Basuki.
Kementerian PUPR, kata Basuki membangun sejumlah infrastruktur di IKN, termasuk yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti kantor presiden, istana presiden, kantor untuk empat menteri koordinator, kompleks perumahan menteri, jalan tol, jalan arteri, bendungan, sumbu kebangsaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air minum, dan infrastruktur lainnya.
Sejauh ini, kata Basuki Kementerian PUPR menerapkan sistem pengawasan pencapaian pembangunan yang memadai dengan menggunakan teknologi informatika agar realisasi pembangunan sesuai rencana. (ANT/MN-2)
