MASAPNEWS – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan hilirisasi produk pangan dan kebun yang akan menikmati hasilnya adalah rakyat kecil.
“Kalau hilirisasi pertambangan itu yang akan menikmati adalah orang-orang besar, orang-orang kaya, pengusaha besar tapi kalau hilirisasi pangan, hilirisasi kebun, itu yang akan menikmati adalah rakyat-rakyat kecil,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Kamis.
Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan hal tersebut saat mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jambi. KDEKS provinsi Jambi adalah KDEKS ke-15 yang diresmikan setelah sebelumnya sudah ada di Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, Gorontalo dan Bengkulu.
“Kemarin juga saya bertemu dengan Gubernur BI, dan saya dorong terus untuk menumbuhkan yang saya sebut dengan ‘hamzah washal’. ‘Hamzah washal itu pengusaha perantara, semacam ‘offtaker’ yaitu pengusaha yang mengolah, menghilirisasi produk-produk masyarakat itu,” ungkap Wapres.
“Hamzah washal” adalah huruf dalam Alquran yang berperan sebagai penghubung saat membaca Alquran.
“Oleh karena itu, Pak Gubernur, hilirisasi perkebunan, pertanian, ini menjadi kunci kita dalam rangka untuk membangun ekonomi masyarakat,” tambah Wapres.
Wapres juga menyebut bahwa penerapan ekonomi syariah adalah pekerjaan yang menyelamatkan manusia supaya kita tidak masuk neraka.
“Jadi nilainya banyak sekali, nilai akhiratnya ada, nilai dunia ya untuk menghilangkan kesenjangan yang selama ini terjadi, belum teratasi. Insya Allah melalui ekonomi dan keuangan syariah kita paling tidak bisa memperkecil kesenjangan-kesenjangan ekonomi,” ungkap Wapres.
Alasannya, ekonomi syariah melakukan bisnis dengan cara yang halal sehingga hasil dari bisnis tersebut saat dikonsumsi pun menjadi produk yang halal.
“Apa yang sesuatu daging yang tumbuh dari makan konsumsi yang tidak halal, yang haram, maka itu bagian neraka,” tegas Wapres.
Apalagi ekonomi syariah bersifat inklusif, bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua golongan sebagai ekonomi yang rahmatan lil a’lamin.
“Karena itu mereka yang menggunakan ekonomi dan keuangan syariah itu bukan hanya orang Islam, tapi juga banyak yang nonmuslim. Bahkan penyelenggara kawasan industri halal di beberapa tempat kita di Indonesia itu bukan orang muslim, orang nonmuslim. Dia yang menyelenggarakan kawasan industri halal, jelas Wapres.
Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memang tidak cukup secara parsial, tetapi menyeluruh pada sektor industri halal dan keuangan syariah, maupun sektor dana sosial syariah, bisnis dan kewirausahaan syariah, serta ekosistem dan infrastruktur syariah.
“Untuk itu, saya berharap KDEKS Provinsi Jambi dapat terus mendorong perbaikan-perbaikan agar ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya membawa kemaslahatan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi signifikan di tataran global,” kata Wapres. (ANT/MN-2)
