MASAPEWS – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunung Mas Jaya kepada DPRD.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas menyampaikan pandangan umumnya melalui Juru bicara Elvi Esie, saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Senin (20/11/2023).
“Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pada prinsipnya kami dapat menerima dan menyetujui untuk dibahas antara eksekutif dan legislatif, sesuai waktu yang disepakati,” ucapnya.
Sebelumnya, Bupati Gunung Mas Jaya S Monong menyatakan bahwa raperda tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan PDAM.
Dia menerangkan, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
Orang nomor satu di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau ini berharap Raperda tentang Pendirian BUMD PDAM Gunung Mas Jaya dapat dibahas dan disetujui bersama. (GCM/MN-3)
