MASAPNEWS – Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi mendorong Program Kartu Prakerja agar lebih intensif menyasar angkatan kerja usia muda yang masih berstatus menganggur untuk mendukung mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“Kalau sekarang angka pengangguran itu adalah pada usia 15-24 tahun, yang disebut Gen Z, maka sasaran Kartu Prakerja seharusnya ke sana,” kata Tadjuddin ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat.
Tadjuddin mengatakan fokus itu perlu dilakukan mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 memperlihatkan sekitar 9,9 juta penduduk usia muda kisaran 15-24 tahun yang masuk dalam Generasi Z berstatus menganggur atau tidak dalam pendidikan, tidak bekerja atau tidak dalam pelatihan (Not in Education, Employment, or Training/NEET).
Selain itu, dia juga menyoroti tingkat pengangguran usia muda di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di wilayah Asia Tenggara.
Menurut ASEAN Statistical Yearbook 2023, tingkat pengangguran usia 15-24 tahun pada 2022 di Indonesia mencapai 20,6 persen, disusul Brunei Darussalam dengan 18 persen, Filipina 12,1 persen, Malaysia 11,7 persen, Vietnam 7,8 persen, Thailand 6,6 persen, Singapura 5,9 persen, dan Laos 5,2 persen.
Dengan demikian, katanya, fokus kepada angkatan kerja usia muda perlu menjadi perhatian dari pemerintah mengingat mereka menjadi tulang punggung bonus demografi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang ditargetkan oleh pemerintah.
Program Kartu Prakerja dapat mendukung dalam peningkatan kompetensi para angkatan kerja usia muda itu untuk memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh industri dan pasar kerja di tanah air.
“Kartu Prakerja bukan hanya untuk mereka yang menjadi korban PHK tetapi juga mereka yang sedang berusaha masuk ke pasar kerja,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 pada Jumat menyoroti berbagai upaya pelindungan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat ekonomi bawah.
Dia menyebut kucuran dana bagi layanan kesehatan, pendidikan serta program jaring pengaman sosial lain termasuk anggaran Rp60,3 triliun untuk Prakerja selama lima tahun. Dalam masa tersebut, Presiden Joko Widodo menyebut Prakerja sudah menambah keahlian bagi 18,8 juta pekerja di seluruh Indonesia.
Program itu rencananya akan berlanjut pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto pada 9 Agustus lalu. (ANT/MN-2)
