MASAPNEWS – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membahas penguatan hubungan bilateral di bidang kerja sama antar-pemerintah, ekonomi, serta pendidikan dan budaya bersama Menteri Luar Negeri Latvia Baiba Braze.
Usai melakukan pertemuan bilateral dengan Braze di Jakarta, Kamis, Menlu RI menyoroti posisi Latvia sebagai salah satu rekan dagang terpenting bagi Indonesia di kawasan Baltik, sebuah daerah di Eropa Utara yang terdiri dari Latvia, Lithuania, dan Estonia.
“Kami memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-EU (Indonesia-EU CEPA) sedini mungkin,” kata Retno.
Dia menjelaskan bahwa Latvia menjadi negara Baltik dengan nilai perdagangan tertinggi dengan Indonesia – 83,4 juta dolar AS (Rp1,29 triliun) pada 2023 – dan jumlah wisatawan tertinggi dari kawasan tersebut yang datang ke Indonesia.
Di samping memuji suksesnya pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin Indonesia dan Kamar Dagang Latvia baru-baru ini, Retno turut menyatakan bahwa sebuah MoU terkait kerja sama budaya antara kedua negara tengah dirancang.
Sementara itu, Menlu RI mengatakan bahwa Indonesia dan Latvia, yang hubungan diplomatiknya mencapai usia ke-31 tahun ini, telah memperkuat hubungan antara pemerintahnya melalui pemantapan kerja sama antar-parlemen kedua negara.
Retno juga menyoroti potensi kerja sama antara RI dan Latvia di antaranya dalam bidang ekonomi hijau, pariwisata berkelanjutan, serta pendidikan, riset bersama, dan kemudahan visa bagi mahasiswa RI di Latvia.
“Terlebih, Museum Seni Bourse Riga di Latvia saat ini memamerkan 76 artefak kebudayaan Indonesia, sehingga menjadi koleksi nasional terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara yang dipamerkan di museum itu,” ucap dia.
Selain itu, Retno mengatakan bahwa Latvia telah menyatakan komitmennya mendukung kedamaian dan stabilitas Indo-Pasifik, termasuk melalui pembinaan arsitektur regional yang inklusif melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
Indonesia, kata Menlu RI, juga mengapresiasi dukungan Latvia terhadap aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang akan memberi dorongan signifikan bagi Indonesia dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
(ANT/MN-2)
