MASAPNEWS – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan lebih fokus pada wilayah yang harga beras mediumnya lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan pada daerah yang disebut “merah” atau memiliki harga tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya seperti Kepulauan Maluku dan Papua.
“Indikator keberhasilan program beras SPHP kali ini bukan volume yang disalurkan, tapi efektivitas dalam penurunan harga di wilayah yang disalurkan,” ujar Ketut di Jakarta, Selasa.
Menurut Ketut, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menggandakan pasokan ke wilayah tersebut.
Misalnya, kata Ketut, apabila di Papua biasa mendapat 1.000 ton beras maka akan digandakan menjadi 2.000 ton beras. Upaya ini diyakini Ketut dapat menekan harga beras di daerah yang dianggap selalu tinggi.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan penyaluran beras SPHP dengan jumlah yang sama rata pada tiap daerah, tidak lagi bisa diterapkan pada 2025.
“Jangan sampai kejadiannya, kita laksanakan SPHP, membiarkan semuanya begini saja (volume beras yang sama), tapi tidak ada penurunan harga. Ini menjadi koreksi kami, evaluasi kami di tahun 2023-2024,” kata Ketut.
Diberitakan sebelumnya, Bapanas akan memberikan sanksi kepada penjual yang menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di atas harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
“Ini adalah beras pemerintah, begitu beras pemerintah maka penerapan HET-nya menjadi wajib. Wajib dan jika dilanggar ada sanksi,” ujar Ketut.
Ketut menyampaikan seluruh pihak terkait harus mematuhi aturan yang berlaku untuk SPHP. Dengan demikian, harga beras yang diterima oleh konsumen sesuai dengan HET.
Penyaluran beras SPHP sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan harga beras. Oleh karenanya, ia menekankan tidak boleh ada permainan harga di tingkat pengecer. (ANT/MN-2)
