MASAPNEWS – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid memandang penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari Rp93.410.286 pada 2024 menjadi Rp89.410.258,79 pada 2025, merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan biaya haji terjangkau.
“Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo, kami berupaya mencari formulasi agar biaya haji tidak memberatkan calon jamaah, namun mampu meningkatkan kualitas pelayanan jadi lebih bagus dan berkelanjutan,” kata Wachid, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara besarnya biaya yang ditanggung jamaah dengan keberlanjutan nilai manfaat di masa akan datang.
“Sejalan dengan visi pemerintah, kami mendorong efisiensi agar subsidi nilai manfaat dari dana haji bisa lebih sustainable (berkelanjutan) dan bisa mengurangi beban jamaah,” kata politikus Gerindra itu.
Lebih lanjut, Wachid yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) itu mengatakan pihaknya telah bekerja keras untuk menurunkan angka BPIH pada 2025, baik komponen Bipih yang dibayarkan oleh masyarakat maupun nilai manfaat yang dibayarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Alhamdulillah, setelah melakukan rapat maraton kita berhasil menurunkan besaran BPIH tahun ini sekitar Rp4 juta dibanding usulan pemerintah,” ujarnya
Melalui skema itu, kata dia, komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025 turun sebesar Rp614.420,82 dari Bipih 2024 yang sebesar Rp56.046.171,60, sementara komponen nilai manfaat secara umum turun hingga Rp1 triliun.
“Output dari keputusan ini adalah efisiensi dana haji demi keberlanjutan pendanaannya di masa depan. Namun, kami dari Fraksi Gerindra mendorong sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kami ingin memastikan BPIH 1446 H/2025 M bisa semakin dirasionalisasi tanpa mengorbankan fasilitas dan kualitas pelayanan ibadah haji,” kata Abdul Wachid.
Kemudian, kata dia, Fraksi Gerindra juga mengharapkan adanya pembekalan yang cukup bagi petugas haji.
“Selain itu, penting bagi Kemenag RI untuk merancang krisis manajemen di titik-titik rawan demi memberikan pelayanan ibadah yang maksimal pada jamaah,” ujarnya. (ANT/MN-2)
