MASAPNEWS – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah menerima usulan dari pihak manapun, termasuk dari Amerika Serikat, soal wacana relokasi besar-besaran pengungsi Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia.
Hal tersebut disampaikan untuk merespons wacana relokasi pengungsi Gaza yang diusulkan di tengah rencana kunjungan utusan Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff ke Gaza, sebagaimana diwartakan media AS, NBC News, Sabtu.
“Pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal ini,” kata Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah Soemirat, Senin.
Dalam laporan NBC tersebut, seorang pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan AS menyatakan bahwa Witkoff berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan implementasi gencatan senjata.
Sembari memastikan penegakan tahap pertama kesepakatan gencatan senjata dan pembahasan tahap selanjutnya, Trump dan timnya juga memperhatikan pentingnya solusi jangka panjang untuk mengakhiri konflik di Gaza.
Salah satu persoalan yang dihadapi saat ini adalah terkait dua juta warga Palestina di Gaza yang nasib dan tempat tinggalnya harus diperhatikan saat rekonstruksi Gaza berjalan.
“Indonesia, misalnya, menjadi salah satu tempat yang dibahas sebagai tujuan (relokasi) sebagian dari (warga Gaza),” demikian petikan laporan NBC tersebut, mengutip sang pejabat transisi.
Namun, tim transisi Trump mengakui bahwa wacana tersebut sangat kontroversial baik bagi kalangan warga Palestina maupun masyarakat Arab pada umumnya.
Banyak yang meyakini bahwa relokasi ke tempat lain justru memberi dalih bagi Israel untuk mengusir warga Gaza dari Tanah Airnya.
Terkait dukungan bagi pemulihan di Gaza menyusul tercapainya gencatan senjata antara Hamas dengan Israel, Indonesia senantiasa aktif membantu bangsa Palestina dengan berbagai cara, namun tak termasuk dengan menerima relokasi pengungsi Palestina.
Menurut Menlu RI Sugiono pada Jumat (17/1), selain siap mendukung rekonstruksi Gaza dan menambah pengiriman bantuan kemanusiaan, RI juga siap mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah Palestina tersebut jika diminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (ANT/MN-2)
