MASAPNEWS – Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mengkhawatirkan ada potensi ancaman terhadap hilangnya tutupan hutan atau hutan gundul akibat kebijakan pemerintah pada program ketahanan pangan yang jika dalam pelaksanaan nanti tidak tepat sasaran di lapangan.
Direktur KKI Warsi, Adi Junedi di Jambi, Jumat, mengaku khawatir terhadap potensi ancaman terhadap kebijakan program ketahanan pangan itu terjadi penebangan hutan secara masif untuk mendapatkan lahan dalam menjalankan program pemerintah itu.
“Ketahanan pangan itu penting, tetapi lahannya harus dipastikan tidak ada masalah nantinya, sehingga program itu berjalan dan seiring dengan pelestarian dan penambahan tutupan hutan di Tanah Air,” katanya.
Program pemerintah itu penting, tetapi bagaimana hutan tidak rusak; Oleh karena itu, solusinya adalah lokasi ketahanan pangan itu di area yang sudah tidak berhutan, lahan terbuka seperti lahan bekas tambang.
Untuk di Provinsi Jambi bisa digunakan di daerah Sungai Manau Kabupaten Merangin yang sebenarnya bisa direklamasi dikembangkan di luar hutan.
Adi mengatakan di area bekas tambang yang mesti ada upaya reklamasi bisa berfungsi untuk upaya ketahanan pangan yang dipermanenkan menjadi area food estate, karena kalau di area berhutan pasti ada kompensasi penebangan hutan baru.
Kemudian, harus ada komitmen golongan atau kelompok yang harus memenuhi ketentuan tidak menebang hutan yang akan berakibat bencana ekologi, sehingga itu bisa memperparah kondisi sebagian alam di Indonesia.
“Kenapa menolak perencanaan pembukaan di hutan, karena menimbulkan defrentasi dari 20 juta hektare menjadi enam juta hektare, dan terjadi penurunan angka yang signifikan, sementara Indonesia ini sudah berkomitmen dengan norativikasi Paris Egriment, sehingga itu menjadi komitmen Indonesia,” katanya.
Ketaatan pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Kehutanan dan Kementerian Desa untuk menjaminkan ke dunia global bahwa Indonesia berkomitmen dan konsisten dengan menambah tutupan hutan.
Adi Junedi menyimpulkan KKI Warsi bukan menolak ketahanan pangan yang dibuka di dalam kawasan hutan, tetapi sebaiknya di akses hutan dan area yang selama ini kritis atau rusak.
“Kami menyarankan untuk program itu dikembangkan di area yang tidak berhutan sama area-area yang sudah tergenerasi dan kritis, sehingga itu bisa diubah menjadi upaya reklamasi,” katanya.
Untuk Provinsi Jambi,tepatnya Kabupaten Merangin ada 17 hutan desa yang disiapkan untuk ketahanan pangan itu bisa batal, karena ditolak dan sempat jadi diskusi beberapa lembaga swadaya internasional (NGO).
Lahan seluas 20 juta hektare yang akan mengubah hutan menjadi food estate dan tentu diharapkan bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak meneruskan kebijakan itu, kalaupun akan diteruskan, tidak membuka hutan dan menggunakan lahan yang tidak berhutan.
“Bekas tambang sekarang kan jadi lahan yang tidak optimal untuk jangka waktu yang sangat panjang, bisa dilihat di Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Bungo itu sudah menjadi kolam dan itu tidak bisa ada ekosistem lagi, maka direklamasi saja dan dijadikan area ketahanan pangan,” kata Adi Junedi. (ANT/MN-2)
