MASAPNEWS – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu didukung melalui integrasi dengan program-program dengan tujuan serupa dari kementerian lain, misalnya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Kementerian Kesehatan.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Edy menyebutkan, selain PMT oleh Kemenkes, ada juga program percepatan penurunan stunting yang sebelumnya dikomandoi BKKBN yang kini menjadi bagian dari Kemendukbangga.
“Program-program ini memiliki visi yang sama, yaitu untuk meningkatkan gizi masyarakat. Program yang sudah berjalan tentu memiliki pengalaman dan ekosistem yang dapat diterapkan di MBG,” ujar dia menjelaskan.
MBG yang baru berjalan beberapa hari, katanya, memiliki tujuan untuk meningkatkan gizi anak, ibu hamil, dan balita. Adapun cakupan penerima manfaat yang besar, ditambah dengan anggaran yang signifikan, harus didukung oleh ekosistem yang memadai.
Dia menilai MBG bukan sekadar memberikan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Dengan ekosistem yang dibangun, program ini dapat memberdayakan petani, peternak, ahli gizi, hingga warga lokal.
“Dari konsepnya MBG ini adalah program dari hulu ke hilir yang sangat baik. Program ini membentuk ekosistem untuk memastikan masyarakat mendapatkan makanan bergizi. Oleh karena itu, kita perlu mendukung bersama agar program ini berkelanjutan,” ujar Edy.
Selain itu, menurut dia, Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang selama ini menjadi andalan dalam penyuluhan hingga deteksi dini stunting juga dapat diperbantukan untuk mendukung MBG. TPK terdiri atas para bidan, kader PKK, dan kader KB dengan jumlah sekitar 200 ribu orang yang tersebar di seluruh Indonesia.
“TPK sudah mengenal wilayahnya dengan baik, termasuk siapa yang berisiko stunting dan siapa yang sudah mengalami stunting. Mereka bisa direkrut oleh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Saya yakin mereka memahami karakteristik wilayah masing-masing,” ujar dia menambahkan.
Selain potensi kolaborasi dalam program dan sumber daya manusia (SDM), Edy juga menyoroti pentingnya sinkronisasi pendanaan. MBG membutuhkan anggaran yang besar dan Komisi IX telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahun ini.
Sementara itu, anggaran percepatan penurunan stunting nasional pada tahun 2024 mencapai Rp188,3 triliun, termasuk belanja kementerian dan lembaga dan dana alokasi khusus. (ANT/MN-2)
