MASAPNEWS – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pinjaman untuk Multilateral Development Bank (MDB/bank pembangunan multilateral) dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi bagi negara-negara berkembang.
“Negara-negara harus mengatasi kendala finansial, salah satunya dengan cara meningkatkan kapasitas pinjaman dari Bank Pembangunan Multilateral, meningkatkan pembiayaan konsesi, dan mengambil langkah efektif terhadap utang,” ujar Antonio Guterres pada pembukaan Sidang Majelis Umum Ke-15 IRENA di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu.
Sidang Majelis Umum Ke-15 Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) digelar untuk mempercepat transisi energi di tingkat global, terlebih di tengah terombang-ambingnya bahan bakar fosil akibat konflik di Timur Tengah yang mengancam ketahanan energi, serta cuaca ekstrem di seluruh dunia.
Guterres menyoroti ketertinggalan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam melakukan transisi energi. Sejak 2016, lanjut dia, negara-negara berkembang hanya menerima satu dari lima dolar AS investasi global untuk energi bersih.
Tantangan tersebutlah yang harus diatasi secara bersama-sama untuk mempercepat transisi energi dari fosil menuju energi baru dan energi terbarukan.
“Kita juga membutuhkan harga karbon yang efektif dan inovasi-inovasi sumber pembiayaan,” ucap Guterres.
Selain mengatasi permasalahan finansial, Guterres juga menilai pentingnya pemerintah, masyarakat, pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk turut bekerja sama demi transisi energi yang berkeadilan.
“Hal ini termasuk mengalihkan subsidi bahan bakar fosil ke investasi dalam transisi energi,” kata Guterres.
Terakhir, ia juga meminta kepada seluruh negara untuk merancang transisi energi yang berkeadilan dari bahan bakar fosil menuju energi bersih, serta memasukkan rancangan tersebut ke rencana aksi iklim nasional yang terbaru atau NDC (Nationally Determined Contribution).
NDC merupakan sebuah komitmen yang dibuat oleh negara-negara pihak yang meratifikasi Persetujuan Paris, termasuk Indonesia.
“Pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada lagi penggunaan batu bara dan bergerak langsung ke energi baru terbarukan,” tutur Guterres.
Ia meyakini bahwa keberhasilan transisi energi dapat mewujudkan kedaulatan energi, ketahanan energi, dan energi yang lebih terjangkau.
Selain itu, energi ramah lingkungan juga bermanfaat untuk menjaga skenario kenaikan rata-rata suhu bumi tak lebih dari 1,5 derajat Celcius. (ANT/MN-2)
