MASAPNEWS – PT Pertamina Patra Niaga mengajak pengecer elpiji bersubsidi ukuran tabung tiga kilogram naik kelas menjadi pengusaha pangkalan elpiji.
“Program itu kami giatkan agar dapat melayani masyarakat lebih luas,” kata Manajer Komunikasi Area, Relasi, dan TJSL Pertamina Patra Niaga regional Jatimbalinus Ahad Rahedi dalam pernyataan yang diterima di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu.
Rahedi menuturkan pengecer bukanlah rantai jalur distribusi yang diawasi karena mereka tidak menjalin kontrak dengan agen atau pangkalan.
Apabila ingin membeli elpiji ukuran tabung tiga kilogram, maka pengecer disarankan membeli produk itu di pangkalan. Ketika ada salah satu ketentuan yang tidak dipatuhi oleh pihak pangkalan, maka akan diberikan sanksi berupa penghentian alokasi sampai dengan pemutusan hubungan usaha.
“Dengan semakin banyak pengecer yang beralih status menjadi pangkalan resmi tentu semakin mudah dan nyaman bagi masyarakat untuk mendapatkan elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram,” kata Rahedi.
Berdasarkan data Pertamina hingga Desember 2024 sudah ada lebih dari 13 ribu pengecer di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus). Dari jumlah itu hampir separuh tersebar di Bali dan Nusa Tenggara.
Pada 2025, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus sudah menargetkan penambahan jumlah pengecer naik kelas. Per 22 Januari 2025 tercatat ada lebih dari 400 pengecer yang sedang berproses untuk naik kelas dan 157 titik sudah menjadi pangkalan resmi.
Lebih lanjut Rahedi menuturkan pihaknya terus mendata pembelian elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram guna memastikan adanya data penyaluran dan kewajaran penggunaan terhadap barang bersubsidi, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran masyarakat mulai dari isu pengecer hingga isu kelangkaan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menugaskan Pertamina Patra Niaga sebagai penyedia dan penyalur elpiji bersubsidi ukuran tabung tiga kilogram.
Sesuai dengan penugasan tersebut, maka Pertamina terus berupaya menjaga stok aman elpiji bersubsidi tabung 3 kg sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah pusat. (ANT/MN-2)
