MASAPNEWS – Bupati Gunung Mas, Jaya S. Monong menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng).
Rakor ini mengusung agenda penting terkait Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanganan Sampah, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta Pengelolaan Hutan Adat Tahun 2025.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H. Edi Pratowo, yang saat itu juga dihadiri oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, serta Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung.
Adapun selain dalam rangka menyamakan persepsi dan pandangan bersama terkait upaya optimalisasi PAD di Kalimantan Tengah, Rakor ini juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota dalam menyikapi berbagai tantangan dan isu pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Wagub menuturkan bahwa struktur anggaran tahun 2025 mengalami efisiensi, hal ini menuntut kita untuk memperkuat fiskal daerah dengan memaksimalkan PAD.
“Kalimantan Tengah memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, maupun pajak daerah. Namun, realisasi penerimaan kita masih jauh dari potensi yang ada,” ujar Wagub.
Untuk diketahui, hasil Rakor 10 provinsi penghasil sumber daya alam menempatkan Kalimantan Tengah pada posisi ketiga setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, namun penerimaan daerah masih jauh lebih kecil dibandingkan besarnya PNBP yang masuk ke pusat, sehingga nanti akan segera dilakukan agenda pertemuan dengan Presiden agar ada keadilan bagi daerah penghasil.
Diharapkan pentingnya sinergi antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa agar Kalimantan Tengah benar-benar mandiri dan tidak bergantung penuh pada pemerintah pusat.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri unsur Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah, serta Kepala OPD terkait sebagai wujud komitmen bersama dalam mengakselerasi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (IST)
