MASAPNEWS – Wakil Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah Efrensia LP Umbing menyatakan pemerintah kabupaten siap memperjuangkan aspirasi kelompok masyarakat lokal yakni Aliansi Kaleka Dayak, supaya dipenuhi oleh Pemerintah Pusat.
“Di Gumas ada kelompok masyarakat Aliansi Kaleka Dayak yang disingkat AKAD. Mereka menyampaikan beberapa aspirasi saat peringatan Hari Tani dan Hari Pangan Sedunia tingkat kabupaten di Kuala Kurun, Kamis (23/10),” ucapnya saat dihubungi dari Kuala Kurun, Senin.
Saat itu AKAD menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Pemprov Kalteng dan Pemkab Gumas, agar segera memberikan pengakuan hukum formal terhadap kaleka. Kalka merupakan kebun tradisional dan hutan purba suku Dayak.
Tuntutan lainnya adalah meminta kepada Pemkab Gumas melalui perangkat daerah terkait, agar mengangkat dan mengajukan terkait kaleka atau sebutan lainnya, sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional.
Lalu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum yang melindungi kaleka dari ancaman konversi penggunaan lahan, kegiatan pertambangan, perizinan industri kelapa sawit dan kegiatan-kegiatan lain, yang dapat merusak sistem lingkungan dan spiritualitas suku Dayak.
Kemudian mengintegrasikan praktik kearifan lokal kaleka atau sebutan lainnya, dengan program pemberdayaan dan pembangunan daerah, terutama dalam sektor pertanian, kedaulatan pangan dan pelaksanaan skema perhutanan sosial.
Efrensia menegaskan, Pemkab Gumas segera mempelajari secara mendalam aspirasi yang disampaikan oleh AKAD, terkait kaleka tadi.
“Kita ikuti sesuai dengan ketentuan yang ada dari Pemerintah Pusat,” ungkap perempuan pertama yang menjadi Wakil Bupati Gumas ini.
Dalam membuat aturan, ketentuan, atau produk hukum, Pemkab Gumas pasti menyelaraskan dan menyerasikan dengan Pemerintah Pusat.
“Sepanjang aspirasi yang disampaikan serasi dengan Pemerintah Pusat, tidak bertentangan, dan sejalan, Pemkab Gumas pasti mendukung,” demikian Efrensia. (ist)
