MASAPNEWS – Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah Rayaniatie Djangkan mendukung penuh komitmen bersama berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Gerakan tersebut merupakan wujud nyata keseriusan dalam membangun tata kelola pemerintahan transparan dan akuntabel,” ucapnya saat dihubungi awak media dari Kuala Kurun, Jumat, 14 November 2025.
Ia mengapresiasi Pemkab Gumas yang melaksanakan kegiatan sosialisasi perilaku antikorupsi di Kuala Kurun, Selasa (11/11). Terlebih dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan komitmen bersama gerakan antikorupsi.
Politisi PAN ini menilai kegiatan tersebut sangat positif dan perlu terus digelorakan, baik di lingkup pemerintah daerah maupun di masyarakat luas. Sebab pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran diri sendiri terhadap pentingnya integritas dan tanggung jawab moral.
DPRD Gumas juga siap bersinergi dengan eksekutif, untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara terbuka dan tepat sasaran. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi budaya kerja bersama.
Lebih lanjut, Rayaniatie mengajak seluruh ASN, perangkat desa, dan masyarakat untuk turut serta dalam gerakan antikorupsi dengan menolak segala bentuk gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang.
“Gerakan antikorupsi hendaknya bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Jika semua pihak memiliki komitmen yang sama, saya yakin Gumas akan semakin maju dengan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemkab Gumas menggelar sosialisasi gerakan antikorupsi di Kuala Kurun, Selasa (11/11). Inspektur Gumas Dihel menyampaikan, sosialisasi bertujuan memberi pemahaman dan arahan kepada seluruh pihak, agar berperan aktif dalam membentuk karakter yang baik guna menghindari perbuatan korupsi.
Selain itu, juga mendorong Pemkab Gumas untuk lebih sigap dalam menanggulangi angka korupsi, terlebih dalam bidang pelayanan perizinan dan pelaku usaha, serta disiplin ASN.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan ini dilakukan dengan pemaparan materi dari beberapa narasumber berkompeten di bidangnya, serta diskusi panel tentang gratifikasi, benturan kepentingan, Kode Etik Pegawai. (IST)
